14 Provinsi Bebaskan Denda PKB, Cek Daerahmu dan Batas Waktunya

  • Whatsapp
Samsat keliling [Ilustrasi]
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews.id – Sejumlah daerah di Indonesia masih menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Terdapat 14 provinsi yang masih memberlakukan pembebasan  denda PKB  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Desember 2020.

Baca Juga

Pemutihan pajak di tengah pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Masyarakat pun diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan pajak kendaraannya.

Berikut daftar 14 daerah yang menghapus denda PKB yang dikutip dari kompas.com:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta
Kebijakan pemutihan pajak kendaraan digulirkan oleh Pemprov DIY. Pada masa pandemi Covid-19 ini, setidaknya Pemprov DIY sudah melakukan perpanjangan hingga kali ketiga.

Penghapusan pajak kembali diperpanjang dan akan berakhir pada 31 Desember 2020. Untuk yang BBNKB yang dihapus hanya dendanya, kalau biayanya tetap dikenakan seperti biasa.

2. Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah (Jateng) juga menjadi salah satu provinsi yang masih memberikan relaksasi PKB.

Pemberian ralaksasi pajak ini tidak hanya berlaku bagi pemilik kendaraan perorangan, tetapi juga perusahaan transportasi.

Dispensasi pajak ini berlaku di seluruh wilayah Jateng hingga 19 Desember 2020.

3. Jawa Barat
Pemprov Jawa Barat (Jabar) tidak hanya penghapusan pajak kendaraan, tetapi BBNKB serta tarif pajak progresif untuk pokok tunggakan juga dihilangkan.

Kemudian, ada juga pemberian potongan PKB untuk tunggakan pajak kelima 5 serta diskon untuk BBNKB I. Pemutihan pajak kendaraan ini bisa dinikmati masyarakat Jabar hingga 23 Desember 2020.

4. Banten
Pemberian dispensasi pajak kendaraan juga dilakukan Pemprov Banten. Pemberian insentif ini meliputi penghapusan sanksi administratif, BBNKB, pajak bahan bakar, serta tarif progresif pajak kendaraan bermotor.

Keringanan pajak di wilayah Provinsi Banten ini akan berakhir pada 23 Desember 2020, sebagai upaya memberi kemudahan masyarakat menjadi warga yang taat pajak.

5. Bali
Pemprov Bali juga memberikan penghapusan denda PKB di tengah pandemi Covid-19 ini. Kebijakan yang berlangsung hingga 18 Desember 2020 ini tidak hanya untuk denda PKB, tetapi juga BBNKB.

6. Sumatera Barat
Penghapusan denda PKB juga diberikan oleh Pemprov Sumatera Barat (Sumbar). Selain bebas denda keterlambatan PKB, Pemprov Sumbar juga memberikan insentif administrasi lainnya.

Seperti penghapusan denda BBNKB, pembebasan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan penghapusan BBNKB untuk kendaraan bernomor polisi BA dan juga luar provinsi.

Relaksasi PKB ini bisa dimanfaatkan masyarakat Sumbar setidaknya hingga 15 Desember 2020.

7. Sulawesi Utara
Pemutihan juga dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Utara (Sulut). Pemberian insentif pajak ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020.

Untuk pemberian dispensasi pajak tidak hanya pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB), tetapi juga pemberian diskon PKB dan membebaskan pajak progresif bagi pemilik kendaraan dan juga pembebasan BBNKB.

Kebijakan Pemprov Sulut ini akan berakhir pada 23 Desember 2020.

8. Sulawesi Tengah
Masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) juga bisa menikmati relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kebijakan yang mengacu pada Pergub Nomor 14 Tahun 2020 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sulteng hingga 31 Desember 2020.

Adapun relaksasi pajak meliputi pengurangan dan penghapusan pokok tunggakan, denda PKB, dan BBNKB kedua.

9. Sulawesi Selatan
Pemberian relaksasi pajak kendaraan juga dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dapat dimanfaatkan masyarakat sampai 23 Desember 2020.

10. Sulawesi Tenggara
Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) juga memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB). Penghapusan denda pajak ini bisa dimanfaatkan masyarakat Sultra hingga 31 Desember 2020.

Masyarakat bisa mendapatkan beragam keuntungan, diantaranya pengurangan dan penghapusan pokok tunggakan PKB, penghapusan denda PKB, serta penghapusan BBNKB.

11. Riau
Pemprov Riau juga memperpanjang kebijakan pemberian keringanan denda pajak kendaraan dan BBNKB yang sudah berlangsung sejak 1 Oktober dan akan berakhir pada 15 Desember 2020.

Untuk keringanan sanksi administratif ini, pemilik kendaraan yang menunggak pajak hanya dikenakan biaya PKB tanpa ada dendanya.

12. Aceh
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKA) Provinsi Aceh memperpanjang masa dispensasi berupa bebas denda PKB.

Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlangsung hingga 15 Oktober 2020, tetapi dilakukan perpanjangan hingga 23 Desember 2020.

13. Bengkulu
Penghapusan denda PKB serta BBNKB juga bisa dinikmati oleh masyarakat Bengkulu. Ini karena Pemprov Bengkulu menerapkan kebijakan berupa dispensasi pajak serta BBNKB mulai 11 Agustus 2020 dan akan berakhir pada 11 Desember 2020.

14. Papua Barat
Pemprov Papua Barat memberikan keringanan administratif kendaraan bermotor. Namun, kebijakan yang digulirkan oleh Pemprov Papua Barat ini hanya mencakup bebas BBNKB kedua dan seterusnya.

Pasalnya, untuk pembebasan denda PKB sudah berakhir pada 31 Oktober 2020. Pembebasan BBNKB ini bisa dinikmati masyarakat Papua Barat hingga 31 Desember 2020. [***]

Berita Terkait

Google News