226 Narapidana di Sulteng Dapat Remisi Natal 2019

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulteng, Soeprapto (kanan), saat memberikan keterangan pers. [Ist]
Bagikan Artikel Ini

Palu, JurnalNews.id – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Soeprapto, mengatakan saat ini terdapat 3.539 orang narapidana, yang terdiri dari 2.699 orang narapidana telah berkekuatan hukum tetap (vonis) dan 840 orang tahanan di Wilayah Sulteng.

“Dari 2.699 orang narapidana tersebut, sebanyak 200 orang memperoleh remisi khusus hari raya Natal 2019 berupa Remisi Khusus Sebagian (RK I), dan 26 orang mendapat remisi terkait PP Nomor 99 Tahun 2012,” kata Suprapto dalam keterangan tertulis di Palu, Selasa (24/12/2019).

Baca Juga

“Tetapi tidak ada yang memperoleh Remisi Bebas (RK II), dengan kata lain tidak ada yang dinyatakan bebas pada tanggal 25 Desember 2019 nanti,” tambahnya.

Suprapto menegaskan, warga binaan yang mendapat remisi tersebut telah dipastikan memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Loading…

Remisi diberikan kepada Narapidana yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berarti sudah memiliki kelengkapan dokumen berupa Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Penahanan dari penyidik.

Selain itu kata Suprapto, pemberian remisi juga memperhatikan kelakuan baik dari Narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi. Jika tidak ada pelanggaran tata tertib (register F), maka Narapidana bersangkutan akan diajukan usulan remisi yang merupakan hak Narapidana tersebut.

“Dengan adanya remisi yang diberikan, diharapkan dapat memotivasi narapidana agar mencapai penyadaran diri untuk terus berbuat baik, sehingga menjadi warga yang berguna bagi pembangunan, baik selama maupun setelah menjalani pidana,” harapnya.

Seperti diketahui, remisi adalah pengurangan masa hukuman yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. [***]

Editor; Sutrisno

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA