30 Anggota DPRD Sigi Bagaikan “Telur di Ujung Tanduk”

Bagikan Artikel Ini

*Terkait Dana Rp27 Miliar

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kasus dugaan korupsi pencairan APBD Sigi  tahun 2016 sekira Rp27 Miliar, akan melahirkan babak baru pengungkapan dugaan korupsi berjamaah di Sulteng.

Baca Juga:

Guna mengungkap kasus tersebut secara terang menderang, saat ini moncong  penyidik Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Sulteng,  tidak hanya mengarah pada pihak-pihak yang terlibat langsung dan ikut menikmati dana tersebut. Namun benang merah sehingga dana miliaran ini bisa lahir pun  terus di endus, karena mau tidak mau pasti ada campur tangan anggota dewan.

Politisi PDI-Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPRD Sigi, Torki Tura menegaskan, bahwa dalam kasus ini nasib 30 anggota DPRD Sigi bagaikan telur di ujung tanduk.

Karena ada beberapa hal  diluar espektasi wakil rakyat. Apalagi seluruh fraksi di Dewan Sigi  setuju terhadap Perda APBD Perubahan 2015 dan Perda Penetapan ABPD 2016.

Tidak hanya itu,  mantan Ketua Komisi III itu juga menambahkan bahwa kalau  mau jujur anggota dewan Sigi saat itu,  telah masuk dalam “Jebakan Batman”.  Jebakan terhadap  anggota dewan karena mereka tidak mengetahui jika sebagian dana yang masuk dalam dokumen APBD 2016 itu,  untuk pembayaran hutang proyek pada tahun 2015.

Memang  kata Torki, saat diajukan RAPBD tidak disebutkan  satu persatu nomen klaturnya, karena  diajukan secara gelondongan oleh pihak eksekutif.

Menurut Torki, permasalahan ini terkuak ketika eksekutif menayangkan SiRUP. Dari situlah terungkap “borok” yang selama ini di sembunyikan.

Ternyata tidak ada kegiatan fhisik pada tahun 2016 di Dinas PU Sigi, namun anehnya  terjadi  proses pencairan 100 persen untuk pembayaran proyek tahun 2015, karena ada sebagian  pembayaran proyek tahun 2015 baru sekira 80 persen.

Makanya dengan dana Rp 27 miliar bisa dilunasi sekalipun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan.
Jebakan terhadap anggota dewan ini karena mereka tidak mengetahui jika sebagian dana yang masuk dalam dokumen APBD tersebut untuk pembayaran hutang proyek pada tahun 2015. Pasalnya, dari beberapa item proyek yang di ajukan pihak eksekutif kepada dewan,  sama sekali tidak di kerjakan.

Memang saat diajukan RAPBD tidak disebut satu persatu nomen klatur namun secara gelondongan,  sehingga sulit bagi anggota dewan untuk mendeteksi.  Meski demikia  tambah Torki, dari 30 anggota dewan hanya dirinyalah  menolak karena dana itu digunakan untuk membayar hutang proyek.

Ia juga mengaku bahwa dirinya  Jumat (12/5) tadi  sekira pukul 09.00 – 11.00 WITA telah memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan. Dalam pemeriksaan tersebut penyidik menyodorkan 29 pertanyaan.

Usai shalat Jumat, pemeriksaan terhadap Torki kembali dilanjutkan dan hingga berita ini dilansir  pemeriksaan masih berlangsung. [***]

 

Rep; Agus M

Berita Lainnya

Google News