37 Kampus Ancam Sanksi Mahasiswa yang Ikut Demonstrasi

Mahasiswa dari berbagai universitas datangi gedung DPR RI dengan berjalan kaki sambil bergandengan tangan, Selasa (24/9/2019). [Kompas]
Bagikan Artikel Ini
  • 155
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – AMAR Law Firm and Public Interest Law Office mencatat ada 37 perguruan tinggi yang mengancam akan memberi sanksi bagi mahasiswa yang ikut demonstrasi #ReformasiDikorupsi.

Advokat AMAR Maraden Saddad mengatakan jumlah itu diketahui dari 72 aduan yang masuk ke pihaknya bersama aktivis pembela hak pendidikan sejak 29 September 2019. Aduan masuk via email, telepon, dan borang daring Google Form.

Baca Juga

“Sebanyak 38 pengaduan terkait dengan pelanggaran 37 perguruan tinggi/kampus. Sementara 34 laporan terkait dengan pelanggaran dari 32 sekolah,” kata Maraden dalam keterangan tertulisnya yang dilansir CNNIndonesia.com, Senin (14/10/2019).

Dalam keterangan itu, AMAR merinci 37 kampus yang diadukan, yaitu Universitas Pelita Harapan, STMIK Triguna Medan, Binus Alam Sutera, Binus Bekasi, Binus Kebon Jeruk, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bakrie, Universitas Gunadarma Depok, Universitas Gunadarma Jakpus, dan Universitas Gunadarma Bekasi.

Kemudian ada President University, Stikes Medistra, UIN Suska Riau, Universitas Tarumanegara, IISIP Jakarta, LSPR, Institus Kalbis, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Telkom, Universitas Pamulang, UPI, Universitas Widya Mandira, Institut Teknologi Kalimantan, UMN, dan Universitas Dian Nuswantoro.

Lalu, ada Universitas Surabaya, UPN Jatim, Polban Bandung, Universitas Nusa Cendana, ITHB, ITS, UK Petra, Unikq Soegijapranata, Universitas Kristen Krida Wacana, dan STAN.

Loading…

Maraden menyebut secara umum ada lima sanksi yang diadukan, yaitu pemberian surat edaran larangan ikut aksi, intimidasi berupa ancaman drop out, sanksi akademis berupa drop out, hukuman fisik dari pihak sekolah, dan ancaman seksual dari penghuni lapas.

“Kami menganggap bahwa tindakan institusi pendidikan tidak hanya melanggar kebebasan berpendapat, melainkan juga hak atas pendidikan dalam hal terdapat sanksi memutuskan mengeluarkan pelajar/mahasiswa, menyuruh mengundurkan diri, dan juga melakukan skorsing,” ucapnya.

Minta Mahasiswa Tak Demo
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta mahasiswa tidak melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

“Saya harapkan mahasiswa tidak demo dan kembali ke kampus. Kemarin saya mendengar pernyataan mahasiswa dan saya sangat senang karena tidak mau dia demo daripada ditunggangi yang tidak punya kepentingan yang sesuai dengan tujuan mahasiswa,” ujar Menristekdikti di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Nasir menjelaskan apa yang dilakukannya itu bukan untuk menekan atau mengekang tapi semata-mata mengajak mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menyelesaikannya dengan berdiskusi, bukan dengan aksi demonstrasi di jalanan.

“Kalau urusan undang-undang, kita bisa melalui jalan konstitusi melalui mahkamah konstitusi. Kalau itu urusannya Rancangan Undang-undang maka bisa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan masukan.”

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mengajak mahasiswa untuk mengadakan dialog dan rektor juga tidak boleh mengerahkan mahasiswa untuk demo. Melainkan mengajak ke kampus untuk diskusi. [***]

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA