Advokat Rakyat: Cabut IUP Galian C PT. Palu Batu Madu

  • Whatsapp
Advokat Rakyat LBH Sulteng, Agussalim, SH. [Foto: Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 39
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Advokat Rakyat dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng), Agussalim, SH, menyoroti tumpang tindihnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) galian C, milik CV. Multisari Bumitama dan PT. Palu Batu Madu, yang berlokasi di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Menurut Advokat Rakyat senior yang saat ini aktif dalam Gerakan Agraria dan Sumber Daya Alam ini, persoalan tumpang tindih ini harus diselesaikan secepatnya, agar terdapat kepastian hukum bagi kedua perusahaan yang sudah puluhan tahun beroperasi di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Ia meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulteng agar segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih ini secara serius, dengan melakukan review kembali perizinan kedua perusahaan itu.

“Terlepas dari IUP tersebut dikeluarkan oleh Bupati Donggala pada tahun 2003, namun saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan telah berada pada Dinas ESDM Provinsi Sulteng,” jelas Agus dalam keterangannya di Palu, Minggu (16/8/2020).

Advertisements

Menurutnya, dari hasil review tim LBH Sulteng, terdapat beberapa temuan. Pertama kata Agus, IUP Operasi Produksi perusahaan PT. Palu Batu Madu telah berakhir tanggal 15 Juli 2020.

Kedua, Perusahaan melakukan penambangan dengan menggunakan Hak Pakai Atas Tanah dari BPN Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang bernomor Nomor: 01/HP/BPN-72/2015 dengan jangka waktu 20 Tahun,” tambahnya.

Advertisements

“Ketiga, perusahaan melakukan penambangan diluar izin seluas 10,4 Ha,” tambahnya.

Dari temuan tersebut ia menegaskan, bahwa selama ini perusahaan telah melakukan pelanggaran administrasi dari segi perizinan yang menimbulkan buruknya tata kekola hukum perizinan, sehingga berakibat pada pengelolaan sumber daya alam dijadikan lahan eksploitasi bagi rezim birokrasi.

“Saya akan melakukan investigasi hukum dengan melibatkan lembaga yang kompeten seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tengah, Komisi Informasi Publik (KIP) dengan tembusan ke DPRD Provinsi Sulteng, untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan pemberian izin usaha pertambangan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah,” tegasnya. [***]

Editor: Sutrisno/*

Advertisements

 

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News