Advokat Rakyat: DPRD Sulteng Gagap Politik Ekologi Lingkungan

  • Whatsapp
Kolase: Pamflet tuntutan warga terkait evaluasi keberadaan tambang galian C di sepanjang Jalan Palu-Donggala dan Advokat Raktay Agussalim, SH. [Foto: Ist]
Bagikan Artikel Ini

Palu, JurnalNews.id – Advokat Rakyat, Agussalim, SH meminta agar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka mata, terkait masalah tambang galian C yang berada di sepanjang jalan Palu-Donggala.

Menurut Agus, banyak masalah yang melanda lingkungan sepanjang kawasan Teluk Palu-Donggala akibat aktivitas tambang galian C tersebut.

Baca Juga

“Banyak hal yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah yang timbul akibat tambang galian C. Mulai dari masalah air, udara, tanah dan lain sebagainya,” terang Agusalim dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2020).

Menurut Agus, sudah menjadi pemandangan umum bagi keseharian masyarakat pengguna jalan di sepanjang jalur Palu-Donggala, seperti apa dampak pencemaran lingkungan di sekitar tambang tersebut.

“Perlu dicari solusi untuk mengurangi pencemaran udara akibat asap dan debu yang setiap hari dihirup warga sekitar dan masyarakat pengguna jalan,” ujarnya.

“Yang paling utama adalah solusi yang ramah lingkungan. Ketika limbah dan debu mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur trans Palu-Donggala -Sulbar itu, apa tanggungjawab pihak berwenang?,” tambahnya.

Karena itu kata Agus, sudah saatnya pihak berwenang terutama DPRD Provinsi Sulteng dan Dinas ESDM Provinsi Sulteng turun tangan.

“Apa kerja mereka melihat polusi dan kerusakan lingkungan sepanjang jalur teluk Palu hingga Donggala,” tanyanya.

Mencermati persoalan sumber daya alam ini, ia menilai ada semacam pembiaran sejak 10 tahun terakhir. Bahkan kata Agus, persoalan tersebut sudah melebar dan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat lokal.

“Setidaknya perlu perhatian serius. Saya menuntut DPRD Provinsi Sulteng harus bicara soal masalah ini, karena mereka wakil rakyat dan kewenangan itu ada di pemerintah provinsi Propinsi,” katanya.

“DPRD Provinsi bisa memanggil Dinas terkait terutama Dinas ESDM dan perusahaan-perusahaan itu agar diketahui masalah yang terjadi dan dapat dicari solusinya,” imbuh Agus yang juga aktivis lingkungan dari Sarekat Hijau Indonesia (SHI) di LBH Sulteng.

Saat ini kata Agus, ia bersama timya tengah melakukan investigas hukum terkait masalah dampak lingkungan akibat tambang galian C di sepanjang jalur Palu-Donggala itu.

“Saya yakin semua pihak berwenang termasuk DPRD Provinsi Sulteng tidak memahami ekologi politik dan masalah hukum dalam aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Apalagi Dinas ESDM,” katanya.

“Asumsi pokok dalam ekologi politik itu menyangkut regulasi, Perda soal Pencemaran Lingkungan dan kerusakan Sumber Daya Alam menjadi bukti bahwa DPRD Provinsi Sulteng tidak imperatif dalam kebutuhan kedaulatan sumber agraria, bagi penghidupan masyarakat di sekitar lokasi tambang,” sambungnya.

Menurut Agussalim, perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, melainkan merupakan suatu bentuk politized environment, di mana banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan di tingkat lokal, regional maupun global.

“Saya bisa memastikan, dalam waktu dekat tipologi eksploitasi tambang galian C di sepanjang Teluk Palu akan merusak ekosistem perikanan dan biota laut di Teluk Palu,” sebutnya.

Ia berharap, DPRD Provinsi Sulteng tidak mandul dan gagap terkait politik ekologi lingkungan.

“DPRD jangan mandul dan gagap politik ekologi lingkungan. Kemudian, Dinas ESDM jangan hanya jadi ijon birokrasi perizinan tanpa mempertimbangkan dampak kerusakannya. Saya tantang mereka bicara dan turun di lokasi, apa mereka berani?,” tegasnya. [***]

Editor: Sutrisno/*

Berita Terkait

Google News