Agussalim: Dibutuhkan Perda Pengakuan Masyarakat Adat untuk Keadilan Agraria

  • Whatsapp
Agussalim, SH.
Bagikan Artikel Ini
  • 345
    Shares

 

Palu, JurnalNews.id – Maraknya konflik agraria hingga berujung kriminalisasi terhadap peladang tradisional, seperti tuduhan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terus berlangsung. Hal ini terjadi akibat kekosongan aturan (Wet Vacuum) yang menjadi payung hukum terhadap peladang tradisional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga

Advokat Rakyat Agussalim, SH mengatakan, masalah hukum untuk hak konstitusi bagi peladang tradisional selama ini belum dijamin atas kegiatan berladang dan belum diakui, serta belum dicatat sebagai salah satu jenis pekerjaan di negeri ini.

“Karena itu negara tidak hadir memberikan perlindungan. Umumnya masyarakat adat, khususnya para peladang tradisional belum diakui dan dicatat sebagai pemegang hak konstitusional dalam konteks hak masyarakat adat,” kata Agussalim kepada JurnalNews di Palu, Minggu (20/6/2020).

Padahal kata Agus, pengakuan terhadap masyarakat adat secara deklaratif sudah dinyatakan di UUD1945, Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3).

“Masalahnya sampai hari ini, belum ada pencatatan atau administrasi tentang keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Untuk itu kita mendorong perlunya produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), agar dilakukan pencatatan untuk adminstrasi keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya,” katanya.

Advertisements

Perlu dicatat dan digaris bawahi kata Agus, jika masyarakat adat dan wilayah adatnya belum tercatat itu bukan kesalahan masyarakat adat tapi kelalaian Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ia mencontohkan, di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) banyak wilayah kelola Agraria Masyarakat Adat yang dicaplok atas dalih investasi tambang dan sawit, yang secara massif menggunakan izin dari Pemerintah pusat.

“Ini bukan konstitusional namanya. Lantas apa peran parlemen daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota?,” sebut Agussalim SH yang aktif dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2012 itu.

Ditambahkannya, sebagai pengacara rakyat cukup “capek” melihat konflik agraria di ranah pengadilan, yang selalu menempatkan posisi masyarakat adat sebagai pihak yang dikalahkan, bahkan dijebloskan ke penjara akibat adanya ketidakadilan agraria itu.

“Hingga saat ini, Provinsi Sulteng juga belum memiliki Perda itu,” tegasnya.

“Coba dicek, apa yang dikerjakan DPRD kita di masing-masing wilayahnya yang memiliki komunitas adat. Tapi kalau musim kampanye politik, mereka ramai-ramai turun gunung untuk memobilisasi suara masyarakat adat,” imbuhnya.

Solusi sementara kata Agus, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, cukup memastikan dengan mengeluarkan alas hak administrasi bagi wilayah ruang kelola yang otonomi.

“Karena tidak melanggar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dengan mandat dari Tap MPR No IX Tahun 2001,” tegasnya.

Sementara untuk masyarakat adat, Agus mendorong agar terus bergerak mengorganisir diri dan memperluas mobilisasi sosial untuk melawan kriminalisasi peladang dan menekan pejabat publik untuk mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat adat.

“Karena berladang dengan sistem yang sesuai budaya dan kearifan lokal daerah masing-masing itu termasuk sebagai pekerjaan mulia,” tutup Agus.”[***]

Penulis: Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News