Agussalim: Waspadai Elit dan Investor Politik di Pilwakot Palu

  • Whatsapp
Agussalim SH.
Bagikan Artikel Ini
  • 283
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Realitas Pilkada Serentak yang akan digelar pada September 2020 dinilai masih memunculkan para pencari rente (rent seeker) di tingkat elite politik. Pilkada serentak yang diharapkan menjadi instrumen politik untuk memberi perubahan dan mengatasi penyimpangan demokrasi justru jauh panggang dari api.

“Instrumen demokrasi yang digunakan untuk membawa perubahan bagi masyarakat kita malah melahirkan kesenjangan ekonomi dan masalah hukum. Sehingga tak jarang banyak yang mengatakan bahwa demokrasi kita ini semu. Secara prosedural boleh dikatakan berhasil, tetapi secara substansi tidak. Karena begitu Pilkada selesai, pemenang Pilkada akan berpihak pada sponsornya bukan pada rakyat pemilihnya. Disinilah transaksi politik mulai berjalan,” jelas Agussalim SH, di Palu, Sabtu (14/12/2019).

Baca Juga

Salah satu Bakal Calon Wali Kota Palu yang akan bertarung melalui jalur Indpenden ini mengatakan, kesadaran berpolitik pada rakyat seharusnya dimulai dengan memberikan pendidikan politik yang santun. Peran aktor politik di tingkat lokal sesungguhnya memegang fungsi vital untuk menopang proses demokrasi yang substantif.

“Namun pada kenyataannya dalam proses Pilkada, para aktor malah berperilaku tanpa mengindahkan fatsun politik dan menghalalkan segala cara. Di satu sisi, para pemilih kita mulai apatis dan memilih pragmatis dengan kondisi ini,” katanya.

Ia menambahkan, hal lain yang perlu menjadi sorotan adalah munculnya dinasti politik. Konfigurasi politik di tingkat lokal sering kali berjalan lambat ketika struktur oligarki elite kokoh dan mengakar. Akibatnya, proses suksesi yang bertujuan untuk membawa perubahan tidak menimbulkan dampak signifikan bagi politik lokal.

“Pengalaman di berbagai daerah menunjukan bahwa proses demokrasi tak seluruhnya lancar dan memberikan peluang positif. Politik transaksional lebih menguat dibandingkan komitmen untuk membangun demokrasi yang substantif,” tambah Agussalim.

Masyarakat selaku pemegang hak suara hanya dijadikan sebagai pelengkap demokrasi. Demokrasi yang dianggap sebagai jalan tengah bagi kemajuan pembangunan justru dibajak oleh kepentingan elit yang berkolaborasi dengan para pemburu rente.

Sejak menumbangkan rejim diktator orde baru, Agussalim SH terlibat langsung bersama rakyat dan.mahasiswa bagaimana demokrasi yang didapatkan rakyat masih lah sangat terbatas. Dalam politik, selain dibatasi secara ideologi (pemikiran), demokrasi masih pula diselubungi para ‘pembajak demokrasi’ yang mewujud didalam partai-partai pemodal dan sistem politik yang mereka buat untuk terus memaksa mewakili rakyat.

Partai-partai pemodal terus mengecilkan ruang demokrasi bagi rakyat dan ruang bagi kehadiran partai-partai alternatif yang dibangun oleh rakyat sendiri, agar ruang bagi rakyat dalam politik hanyalah melalui partai-partai yang telah mereka bangun. Ini alasan utama dari lahirnya UU Partai Politik dan UU Pemilu yang mempersulit kelahiran partai dan ideologi-politik alternatif dari rakyat untuk ikut serta dalam Pemilu.

“Hal ini telah membuat demokrasi politik terbatasi secara finansial pada golongan-golongan yang memiliki kemampuan finansial (modal). Dan saat itu, hampir seluruh partai-partai di parlemen menyepakati UU tersebut, termasuk juga yang hari ini menolak UU Pilkada atas nama demokrasi,” jelasnya.

Partai-partai politik (yang ada di parlemen) kemudian berperan menjadi perusahaan-perusahaan politik yang mencari keuntungan dari penyelenggaraan negara yang bertugas memfasilitasi kepentingan para pemodal.

Formalisme perwakilan politik menjadikan demokrasi dibajak. Maka tak heran demokrasi pemodal akan selalu mengarah pada oligarki.

Masa Depan Demokrasi
Masa depan demokrasi Palu akan mendapat ujian serius, karena demokrasi Palu tersandera elite. Kaum elite seolah telah menjadi penafsir tunggal dengan mengatasnamakan rakyat. Padahal, yang disuarakan adalah kepentingan politik mereka semata. Seringkali rakyat menjadi ‘tumbal’ memuluskan keinginan elite. Perwakilan politik rakyat yang dipilih dalam pemilu pun, belum bekerja maksimal.

Kaum elite bukan saja memasung dan menyandera demokrasi, tapi kolaborasi dengan dunia usaha dan pemilik modal untuk menguasai ekonomi masyarakat.

“Ada semacam politik oligarki, dimana kekuasaan dan kesejahteraan hanya berpusat dan melingkar pada penguasa dan orang-orang yang punya akses kepada kekuasaan. Semua berjuang atas nama masyarakat. Sementara masyarakat Palu terhimpit oleh dua kekuatan besar, yaitu antara mendukung eksekutif atau legislatif. Inilah pilihan yang sangat sulit, karena trauma bencana alam tahun lalu masih terekam jelas di benak rakya Kota Palu,” tegasnya. [***]

Penulis; Agus Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News