Anwar Hafid Jaring “Asmara” di Parigi Moutong

Anggota DPR-RI Dapil Sulawesi Tengah, Drs. H Anwar Hafid. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 42
    Shares

Parigi, JurnalNews.id – Anggota DPR-RI Drs. H Anwar Hafid, M.Si melaksanakan reses pertama awal tahun kerja masa sidang I dengan mendatangi Desa Towera Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (26/12/2019).

Kehadiran anggota Komisi IX ini, untuk menjaring aspirasi masyarakat (Asmara) sekaligus temu konsitituen, sebagai wujud pertanggungjawaban moril selaku wakil rakyat.

Baca Juga:

Didasari berbagai kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan dirasakan masyarakat dewasa ini, perlu kiranya diketahui, sehingga sebagai wakil rakyat bisa memperjuangkan utamanya menyangkut Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan yang notabene merupakan leading sektor Komisi IX.

Menurut Anwar Hafid, hal yang paling krusial dan saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, bakal naiknya iuran BPJS Kesehatan 100 persen.

Sementara diketahui kesehatan menjadi tanggungjawab negara, sehingga harusnya dipikirkan bagaimana meringankan beban rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Bukan justru menaikkan apalagi hanya akan menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini menegaskan sebaiknya tidak menggunakan kaca mata kuda dalam mendeteksi karegori masyarakat miskin.

Olehnya ia berjanji, akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Termasuk akan memperjuangkan formularium obat yang tidak digratiskan oleh BPJS, semisal obat jantung, kanker dan ginjal.

“Ini akan kami perjuangkan agar masuk dalam formularium yang ditangani BPJS,” cetus Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulteng ini.

Loading…
Ratusan warga menghadiri reses anggota DPR RI Anwar Hafid di Desa Towera Kecamatan Siniu, Kabupaten Parimo, Provinsi Sulteng, Kamis (26/12/2019). [Agus M]

Terkait program Presiden Joko Widodo tentang kartu pra kerja Anwar Hafid berharap, pemerintah daerah hingga ketingkat desa kiranya segera merespon karena anak-anak tamatan SMA/ SMK termasuk yang telah Sarjana tapi masih menganggur, akan mendapatkan bantuan dana dalam rekening senilai Rp7 juta. Namun dana tersebut, tidak bisa dicairkan jika tidak digunakan untuk biaya palatihan.

“Jika proses pelatihan telah dilakukan akan diberikan sertifikat oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Tidak hanya itu, BLK juga akan merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan sesuai skil atau keahlian yang telah dimiliki. Ini salah satu upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga di Kecamatan Siniu tersebut, sejumlah aspirasi menyeruak. Mulai dari sistem serta polarisasi BPJS utamanya menyangkut pengobatan emergency (UGD) yang sifatnya sangat berbelit-belit serta menyusahkan rakyat.

“Siapa pun dia, jika ada rakyat yang masuk emergency harus langsung layani oleh Rumah Sakit. Tidak perlu harus meminta kelengkapan administrasi baru ditangani, karena ini telah dijamin oleh Undang-undang. Jika itu yang terjadi, maka ada pelanggaran Undang-undang,” pungkasnya. [***]

Penulis; Agus Manggona

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA