Anwar Hafid Sebut Gugat MK Demi Keadilan Semua Warga Negara

  • Whatsapp
Drs H. Anwar Hafid, M.Si. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 224
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan bahwa gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan demi asas keadilan bagi semua warga Negara Indonesia.

“Gugatan yang saya ajukan itu, tidak ada kaitannya dengan niat saya untuk maju di Pilgub Sulteng. Gugatan itu saya ajukan murni demi asas keadilan bagi semua warga Negara Indonesia,” ujarnya yang dilansir SultengNews.com jejaring JurnalNews.id, Rabu (25/3/2020).

Baca Juga

 

Menurutnya, aturan yang mengharuskan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, PNS dan TNI/Polri mundur ketika ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sungguh sangat tidak adil, sebab disaat yang sama Kepala Daerah yang masih menjabat bisa maju kembali hanya dengan cuti, itu sangat tidak adil.

“Jika mau adil, kepala daerah yang ingin maju lagi di periode kedua harusnya juga mundur, bukan hanya cuti saja karena merekalah sesungguhnya yang paling memiliki potenai bisa mempengaruhi kebijakan yang bisa menguntungkan mereka sendiri, karena hanya cuti. Jadi kalau maju adil, ya kepala daerah juga harus mundur,” terangnya.

Dia mengatakan, akibat adanya aturan harus mundur itu, rakyat kehilangan sumber pemimpin baik dari kalangan politisi yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, PNS dan TNI/Polri. Padahal semua lembaga itu adalah tempatnya para calon pemimpin hebat, karena sangat mengerti masalah – masalah rakyat.

“Namun dengan adanya aturan harus mundur, banyak yang tidak mau maju sebab mereka harus “berjudi” dengan bertarung kembali seperti anggota DPR RI dan DPRD,” katanya.

Begitupun dengan PNS dan TNI/Polri, juga harus “berjudi” untuk bertarung menjadi kepala daerah, karena harus meninggalkan jabatan atau posisi mereka sebelumnya. Padahal mereka juga memiliki potensi menjadi pemimpin daerah yang hebat.

Politisi Demokrat ini menegaskan, diterima atau tidak gugatan yang dia ajukan, tidak menghalangi niatnya maju di pilgub Sulteng, karena gugatan itu diajukan memang untuk asas keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Jika diterima, Alhamdulillah berarti semua warga negara Indonesia bisa merasakannya. Jika ditolak, tidak ada masalah. Saya akan tetap maju dan mundur dari DPR RI,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anwar Hafid yang juga Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Provinsi Sulteng itu menggugat aturan harus mundur dari anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK), bersama politisi Partai Demokrat Ardikus Dt Intan Bano, yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Gugatan tersebut didaftarkan pada Selasa 10 Maret 2020 Pukul 13.30 WIB dan telah diregistrasi dengan Nomor Perkara: 22/PUU-XVIII/2020 Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 14.00 WIB. [***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News