APBD-P 2020 Tolitoli Tidak Dibahas, Honorer dan Sejumlah Belanja Rutin Terancam Tidak Dibayar

  • Whatsapp
Anggota DPRD Tolitoli, Mubarak. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 207
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tolitoli tidak membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 Kabupaten Tolitoli bersama eksekutif. Tidak dibahasanya APBD-P ini akan berdampak terhadap sejumlah belanja rutin yang terancam tidak terbayarkan selama 3 bulan.

Salah satunya adalah gaji tenaga honorer yang ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tolitoli.

Baca Juga:

Kemudian belanja rutin berupa pembayaran listrik di setiap OPD besar kemungkinan juga tidak bisa terbayarkan selama tiga bulan.

Selain itu juga masyarakat miskin yang menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang tidak bisa digunakan pada saat berobat ke rumah sakit, karena kontrak Pemda dengan BPJS akan berakhir pada bulan Oktober 2020.

Advertisements

“Tidak dibahasnya APBD Perubahan akan sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Tolitoli, termasuk masyarakat yang kurang mampu dan terdaftar sebagai pengguna Jamkesda,” kata Anggota DPRD Tolitoli Mubarak, saat dikonfirmasi media ini belum lama ini.

Ia mengatakan, sebelumnya KUA PPAS APBD Perubahan 2020 sempat dibahas badan anggaran eksekutif dan legislatif, namun belum selesai dan tiba tiba pemabahasannya dihentikan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya.

“Sempat dibahas KUA PPAS APBD Perubahan, namun tidak dilanjutkan,” katanya.

Advertisements

Ditanya penyebabnya sehinggah tidak dibahasnya APBD Perubahan, pihaknya belum bisa menjelaskan.

“Kalau lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke pimpinan DPRD dan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” bebernya.

Yang jelas kata Mubarak, tidak dibahasnya APBD-P 2020 sangat berdampak pada belanja rutin disetiap OPD, dan yang terpenting dampaknya pada masyarakat miskin yang menggunakan Jamkesda, karena kuota untuk masyarakat yang menggunakan Jamkesda menurut BPJS tinggal sedikit.

“Kalau menurut BPJS, kuota untuk masyarakat yang menggunakan BPJS tinggal sedikit, bisa saja tidak sampai akhir Oktober sudah habis,” ungkapnya.

Kemudian tenaga honorer di setiap OPD yang terpaksa tidak menerima intensif selama tiga bulan, dan pemabayaran listrik di sejumlah OPD yang teranggarkan hanya sampai bulan Oktober.

“Memang benar APBD Perubahan tidak dibahas, dampaknya itu sangat besar terhadap masyarakat,” katanya. [***]

Advertisements

Penulis: Rahmadi Manggona

Iklan
loading...

Berita Lainnya

Google News