APD dan Alat Rapid Test KPU Tolitoli Diadakan Tanpa Diinput di SiRUP

  • Whatsapp
Sekretaris KPU Tolitoli, Habiba. I Timumun. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 88
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat Rapid Test di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli dengan anggaran sebesar Rp1 miliar, ternyata sampai saat ini belum dimasukkan (input) ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Iya Pak, semuanya nanti akan diinput di SiRUP,” kata Sekretaris KPU Tolitoli Habiba. I Timumun, kepada media ini melalui WhatsApp, Senin (20/7/2020).

Baca Juga

Menurutnya, pengadaan APD dan rapid test dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai E Katalog, sehingga nanti selesai pengadaan baru diinput di SiRUP.

“Pengadaan yang telah digunakan ini masih dari dana APBN, nanti selesai baru kita input,” jawabnya.

Advertisements

Terkait belum diinputnya informasi pengadaan yang telah dilakukan oleh KPU Tolitoli, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng Henri Lamo, SE, menilai ada kekeliruan dalam proses pengadaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Seharusnya kata Henri, sebelum dilakukan pengadaan, pihak PPK sudah melakukan penginputan semua informasi kegiatan yang akan dibelanjakan melalui SiRUP.

“Inikan aneh, masa dibelajakan dulu baru diinput di SiRUP. Apa tidak terbalik?,” tanya Hendri.

Advertisements

Apalagi kata Henri, pengadaan APD semuanya menggunakan E Katalog, bagaimana bisa KPU mengadakan APD untuk protokol kesehatan tanpa diinput di Sirup sementara semua pengadaan barang dan jasa yang menggunakan E katalog, tidak bisa diadakan sebelum di inpout, secara otomatis tidak bisa terbaca di sistem SPSE melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Kalau proses pengadaannya belum di input di SiRUP, berarti pengadaan APD menggunakan E katalog tidak bisa terbaca oleh sistem,” tegas Henri Lamo.

Henri Lamo menilai ada kejanggalan baik secara administrasi maupun dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPU Tolitoli terkait pengadaan APD dan rapid test yang sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar.

“Saya menduga ada pelanggaran baik secara administrasi maupun secara pidana yang sudah dilakukan oleh KPU Tolitoli,” pungkasnya.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Tolitoli, Ovelio L, S.IP saat dikonfirmasi melalui seluler belum dapat menjelaskan karena sibuk. “Saya ada sibuk pak,” jawabnya singkat. [***]

Advertisements

Penulis: Rahmadi Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News