Balai PPH LHK Wilayah Sulawesi ‘Keok’ di Praperadilan

  • Whatsapp
Ilustrasi
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPH LHK) Wilayah Sulawesi (termohon) keok di sidang Praperadilan. Pasalnya, segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan Idhil Nurzan (pemohon) dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

Putusan praperadilan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tunggal, I Made Sukanada di Pengadilan Negeri Palu, Kamis (18/1/2018).

Baca Juga

Made mengatakan, setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan termohon, seperti penyitaan, penetapan tersangka, penahanan, dan penangkapan dinyatakan tidak sah karena semua tindakan itu in-konstitusional.

Made juga menegaskan, bahwa termohon dalam melakukan penyitaan kayu milik pemohon tidak mengantongi penetapan ketua Pengadilan Negeri. Kemudian penetapan tersangka dan penahanan terhadap pemohon tidak memberitahukan kepada pihak keluarga pemohon. Sehingga, semua tindakan termohon terhadap diri pemohon dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Dalam amar putusannya hakim menegaskan, permohonan pemohon dikabulkan sebagian, yakni menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Sidik/04/XI/2017/SW-2/BPPHLHK.3/PPNS tanggal 31 Oktober 2017.

Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penangkapan No. SP-Kap/01/XII/2017/SW-2/BPPHLHK.3/PPNS tanggal 08 Desember 2017. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/01/XII/2017/SW-2/BPPHLHK.3/PPNS tanggal 08 Desember 2017. Menyatakan tidak sah penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon.

Menyatakan tidak sah penyitaan kayu sejumlah 252 panggal dokumen yang dilakukan termohon dalam perkara pemohon. Menghukum termohon untuk mengembalikan kayu sejumlah 252 panggal dokumen kepada pemohon.

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh ternohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1 juta. Memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Tahanan Negara Direktorat TAHTI Polda Sulteng.

Terhadap putusan tersebut, Amerullah selaku kuasa hukum pemohon mengapresiasi atas putusan tersebut. Oleh karena semua tindakan termohon dinyatakan tidak sah.

Maka dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa melaporkan pihak termohon kepada Polda Sulteng terkait penganiayaan yang mereka lakukan terhadap klien kami. Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan terkait penggelapan atas hilangnya sejumlah kayu yang mereka sita.

“Semua tindakan termohon adalah tidah sah. Sehingga, kami akan melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Diketahui, bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPH LHK) Wilayah Sulawesi dipraperadilankan oleh Idhil Nurzan terkait penyitaan kayu milik Idhil Nurzam pada 12 Oktober 2016 di Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, terkait dengan penetapan tersangka, penahanan terhadap diri Idhil Nurzam. Alhasil, permohonan praperadilan itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palu.[***]

Kontributor; Gusti
Red; Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News