Bantuan Super Mikro untuk PKL dan Warung Rp1,2 Juta Sudah Cair, Simak Cara Mendapatkannya

  • Whatsapp
[Ilustrasi]
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Pemerintah sudah mencairkan program bantuan tunai senilai Rp1,2 juta untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Total bantuan super mikro yang dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun itu akan dibagikan kepada 1 juta PKL dan pemilik warung di wilayah PPKM.

Baca Juga

Bantuan Usaha Super Mikro ini diberikan untuk pelaku usaha kecil yang tidak mendapatkan BLT UMKM atau BPUM. Nilai bantuan ini sama dengan bantuan BPUM yakni Rp1,2 juta.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta yang diharapkan dapat membantu pengelolaan kas kas dan permodalan PKL dan pemilik warung di tengah pandemi COVID-19.

“Pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu semua PKL dan pemilik warung yang usahanya terdampak pandemi. Pemerintah berharap bantuan ini bisa membantu mereka untuk dapat bertahan dan memulihkan usaha mereka,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dalam siaran resmi Sabtu 11 September 2021

Johnny menambahkan, penyaluran perdana bantuan tersebut sudah disalurkan di Medan, Provinsi Sumatra Utara.

“Kami selalu menegaskan bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk memprioritaskan keseimbangan ekonomi dan kesehatan masyarakat dalam pengendalian pandemi. Hal ini merupakan salah satu bukti negara hadir untuk melindungi setiap segmen kegiatan usaha masyarakat,” kata Menkominfo.

Berikut Syarat mendapatkan Bantuan Usaha Super Mikro:
1. Calon penerima mengisi form sederhana yang dibawa petugas pendaftar.

2. Mengisi data-data pokok seperti NIK, jenis usaha/warung, lokasi usaha dan isian data pokok lainnya.

3. Setelah dilakukan pendaftaran, TNI/Polri akan melakukan pengecekan data ke pemda (dinas terkait) mengenai data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pengecekan NIK itu untuk memastikan pemilik NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan Pengecekan NIK itu untuk memastikan pemilik NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan BLT UMKM atau BPUM Rp1,2 juta.

Artinya, jika sudah mendapatkan BLT UMKM atau BPUM, tidak bisa lagi mengajukan pendaftaran sebagai penerima Bantuan Usaha Super Mikro.

Hal ini agar tidak terjadi duplikasi atau dobel bantuan dari pemerintah. Setelah itu, dalam penyalurannya, TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha.

Hal ini sekaligus mengecek kesesuaian data yang diisi. Tentunya untuk pertanggung jawaban atas penyaluran bantuan tersebut, dapat berupa tanda terima (berita acara) dari penerima bantuan (pemilik warung/PKL) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai.

“TNI/Polri akan berkoordinasi dengan pemda (dinas terkait), Kemendagri (Dukcapil), Kemenkop UKM (Data BPUM), dan untuk pengawasannya akan didampingi oleh Kejaksaan Agung, BPKP, dan KPK, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. ***

Berita Terkait

Google News