Bawaslu Sulteng Proses 14 Kasus Netralitas ASN Jelang Pilkada

Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen. [Antara]
Bagikan Artikel Ini
  • 46
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), memproses 14 kasus dugaan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota di provinsi itu.

“Kasus tersebut merupakan temuan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota,” ucap Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husein di Palu, Kamis (9/1/2020).

Baca Juga

Selain memproses 14 kasus terkait netralitas ASN, Bawaslu Sulteng juga sedang memproses satu kasus menyangkut netralitas Polri jelang pilkada Sulteng.

“Sampai tanggal 9 Januari 2020, Bawaslu saat ini sedang memproses 15 kasus terdiri dari 14 kasus netralitas ASN dan satu kasus netralitas Polri,” kata Ruslan yang dilansir Antara

Data Bawaslu Sulteng menyebutkan sebaran penanganan kasus tersebut terdiri dari Pemprov Sulteng empat kasus, Kota Palu satu kasus, Sigi lima kasus, Morowali Utara satu kasus, dan Kabupaten Banggai empat kasus.

Bawaslu Sulteng juga menyebut kampanye di media sosial menjadi pelanggaran terbanyak berjumlah enam kasus berdasarkan jenis pelanggaran yang ditangani.

Kemudian, unsur niat mencalonkan sebagai kepala daerah empat kasus, deklarasi sebagai calon kepala daerah melalui alat peraga kampanye dua kasus.

Berikutnya, membantu pemasangan alat peraga kampanye dua kasus, dan bukan pelanggaran netralitas satu kasus.

Bawaslu Sulteng juga memaparkan jumlah pelanggaran yang menyangkut dengan netralitas ASN dalam pemilu di Sulteng tahun 2019 mencapai 34 pelanggaran.

Jenis pelanggaran itu meliputi mengarahkan memilih caleg tertentu berjumlah 10 pelanggaran, kampanye di media sosial 13 pelanggaran. Satu pelanggaran kampanye di tempat ibadah, tiga pelanggaran jenis membagikan bahan kampanye, satu politik uang.

Kemudian, satu pelanggaran pemaparan visi dan misi calon kepala daerah, dan lima pelanggaran lain-lain.

Tingginya pelanggaran itu, membuat Bawaslu Sulteng menduga pelanggaran yang sama masih akan terjadi pada tahun 2020 di momentum pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Loading…

Dari sisi regulasi khususnya penindakan terhadap ASN yang melanggar kode etik dalam pesta demokrasi, Bawaslu mengakui belum memberikan efek jera.

Di sisi lain, panjangnya prosedur dalam pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan administrasi juga berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam pesta demokrasi.

Oleh karena itu, Bawaslu menginginkan pembina kepegawaian jangan diberikan kepada kepala daerah, agar aturan benar-benar dijalankan.

“Bawaslu atau pengawas pemilu tidak memberikan sanksi, pengawas pemilu hanya merekomendasikan berdasarkan hasil temuan lapangan,” katanya.

Periksa Dua Kepala OPD
Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Sulteng juga telah memanggil dan memeriksa dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Dua kepala OPD tersebut yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Hasanuddin Atjo.

“Kami telah melakukan pemeriksaan, pertama meminta klarifikasi kapada atas nama Hasanuddin Atjo dan meminta keterangan kepada bapak Bartholomeus Tandigala,” kata Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen usai memeriksa keduanya di Kantor Bawaslu Sulteng di Kota Palu, Rabu (8/1/2020) petang.

Ia menjelaskan Bawaslu Sulteng memeriksa Hasanuddin Atjo setelah para komisioner Bawaslu Sulteng mengadakan rapat pleno menindaklanjuti hasil temuan pengawas pemilu di lapangan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng tersebut.

Dalam pleno itu para unsur pimpinan Bawaslu Sulteng kemudian menuangkan hasil rapatnya dalam bentuk temuan.

“Jadi itu adalah temuan pengawas pemilu. Sesuai laporan hasil pemeriksaan dan formulir temuan, yang bersangkutan diduga menghadiri undangan dan memaparkan visi misinya di depan anggota maupun pimpinan partai politik untuk maju menjadi kepala daerah,” ujarnya. [***]

Sumber; Antara

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA