Bawaslu Temukan 43 TPS Berpotensi PSU, Termasuk Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai

  • Whatsapp
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri) bersama Anggota Bawaslu M. Afifuddin (tengah) merilis hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Media Center Bawaslu Jakarta, Rabu 9 Desember 2020. /Humas Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Bagikan Artikel Ini
  • 89
    Dibagikan

JurnalNews – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan 43 tempat pemungutan suara (TPS)  Pilkada Serentak 2020 yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Data tersebut berdasarkan laporan pengawas di lapangan melalui Sistem Pengawasan Pilkada (Siwaslu) hingga pukul 20.00 WIB.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, penyebab terjadinya PSU diantaranya karena terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS.

Lihat Juga

“Ada pula KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” kata Fritz saat melakukan konferensi pers di Media Center Bawaslu di Jakarta, Rabu 9 Desember 2020.

Baca JugaSatu Warga di Palu Meninggal Dunia di TPS

Dikutip JurnalNews dari laman Bawaslu RI, Fritz menyebutkan, 43 TPS tersebut tersebar di Agam, Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaangmongondo Timur. Lalu, Labuhanbatu Utara, Malang, Tolitoli, Kapuas Hulu, Kota Bukit Tinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Sawah Lunto, Kutai Timur, Melawi, Munahasa Utara, dan Musi Rawas Utara.

Selanjutnya, lanjut Fritz, PSU berpotensi juga terjadi di Nabire, Pangkajene Kepulauan, Parigi Moutong, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Tana Datar.

Baca JugaQuick Count Pilgub Sulteng: Cudi-Ma’mun Unggul Telak

Fritz menerangkan pengaturan soal PSU terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Ini kami katakan bahwa UU telah menjelaskan batasan-batasan PSU dapat dilakukan,” jelas lelaki asal Medan itu.

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa PSU dapat dilakukan karena ada pembukaan kotak suara, atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Baca JugaBegini Cara Melihat Hasil Real Count Pilkada Serentak 2020, Ini Link-nya

Kemudian Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan.

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau lebih dari seorang pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.***

Berita Terkait

Google News