BPJS Kesehatan: Kalau Tidak Mampu Bayar Rp42 Ribu, Silahkan Urus Keterangan Miskin

BPJS Kesehatan. [Okezone]
Bagikan Artikel Ini
  • 87
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh kategori naik 1 Januari 2020. Kenaikan tersebut termasuk untuk peserta mandiri kelas III dari Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu per bulan.

Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan Andi Afdal mengatakan, kenaikan iuran sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jika ada peserta yang tidak mampu membayar, bisa masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Baca Juga

Iklan

“Kalau Anda miskin, Rp42 ribu tidak mampu bayar silakan urus surat keterangan miskin melalui prosedur untuk menjadi PBI,” kata Andi dalam diskusi “Mengapa Tarif BPJS Kssehatan Harus Naik” di Cikini, Jakarta , Minggu (17/11/2019).

Dia mengatakan BPJS Kesehatan tidak masalah bila ada peserta mandiri kelas III yang pindah kategori menjadi PBI. “Kalau dia merasa tidak mampu dan pindah itu adalah hak ya dari setiap peserta,” ucapnya.

Andi menilai, perpindahan peserta kelas III menjadi PBI tidak berdampak signifikan karena sama sekali tidak menghilangkan iuran karena ditanggung APBN atau APBD. Yang jadi masalah justru saat peserta kelas I pindah ke asuransi swasta.

“Jujur hingga saat ini kita tidak ada strategi khusus ya kalau mereka ingin beralih (ke asuransi swasta),” tuturnya seperti dikutip iNews.id.

Perlu Dirombak
Sementra, defisit BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir dinilai akibat salah kelola. Oleh karena itu, perombakan manajemen perlu dilakukan untuk penyegaran sekaligus perbaikan kinerja.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, direksi BPJS Kesehatan perlu diganti karena menjadi salah satu penyebab defisit keuangan. Mereka bertanggung jawab karena tata kelola sistem yang salah.

“Menurut saya akan lebih baik apabila ada wajah-wajah baru menawarkan strategi baru untuk mengurangi masalah defisit ini. Jadi tidak bergantung kepada keputusan menteri keuangan,” kata Tauhid dalam diskusi ‘Mengapa Tarif BPJS Kssehatan Harus Naik?’ di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Tauhid mengatakan, tata kelola yang salah tersebut terlihat dari sistem rujukan dan rujuk balik yang tidak berjalan dengan baik serta biaya obat-obatan yang tidak terkontrol. Hal ini membuat biaya operasional BPJS Kesehatan membengkak.

“Memang di dalam internal sendiri ada soal tata kelola yang manajemen belum baik ya. Seperti, masih ada fraud, masalah obat, masalah rujukan,” tuturnya.

Menurut Tauhid, bila masalah-masalah tersebut tak kunjung diselesaikan, maka defisit tidak akan selesai dalam waktu dekat. Masalah tersebut akan muncul meski iuran sudah dinaikkan.

“Menurut saya defisit akan masih terjadi di 2020 dan 2021,” ucapnya. [***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA