Bupati Banggai Geram, PT PAU Dinilai Tidak Transparan

Bupati Banggai, Herwin Yatim. [Dok.JurnalNews]
Bagikan Artikel Ini
  • 318
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Bupati Kabupaten Banggai, Herwin Yatim mengaku geram atas sikap perusahaan pabrik PT. Panca Amara Utama (PAU) yang tengah melakukan investasi di daerah itu. Pasalnya, kata dia perusahaan itu belum transparan perihal bantuan terhadap masyarakat sekitar pabrik atau Corporate Sosial Responsibily (CSR) yang jadi sorotan Lembaga Masyarakat Adat Banggai (LMAB) Batomundoan.

Herwin menegaskan izin perusahan tersebut bukan dikeluarkan saat dirinya menjabat sebagai bupati, tetapi izin perusahaan itu dikeluarkan saat ia belum menjabat bupati.

Baca Juga

Memuat...

 

“Diperiksakan saja dan ditanyakan saja saat pemerintahannya siapa yg memberi perizinan sehingga perusahaan tersebut bisa beroperasi sampai sekarang pak,” jawab Herwin via layanan pesan WhatsApp, Rabu (5/2/2020).

Herwin menegaskan bahwa sejak menjabat Bupati Banggai, dirinya sangat tegas terhadap perusahaan tersebut supaya transparan dalam mengeluarkan bantuan kepada masyarakat, namun perusahaan itu dianggap membangkang terhadap pemerintah daerah dengan sejumlah alasan.

“Saya sejak awal menjadi bupati sudah sangat keras meminta perusahaan tersebut untuk selalu transparan dan melakukan sharing bantuan – bantuan program kepada rakyat khususnya di wilayah Batui,” tandasnya.

Tidak hanya masyarakat sekitar pabrik ujar Herwin, tetapi sharing program bantuan juga dilakukan secara transparan kepada pemkab dan masyarakat umum di Banggai. Lagi – lagi katanya, mereka beralasan bahwa perusahaan itu merupakan objek vita nasional.

“Tapi selalu disepelekan dengan alasan mereka adalah perusahaan objek vital nasional. Pemda sudah membuat Perda mengenai CSR tapi toh tetap perusahaan – peruahaan tersebut masih membangkang,” katanya.

Ke depan tambah Herwin, perlu lebih tegas sikap pemkab dengan berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat, sehingga ada ketegasan terhadap PT. PAU, sebab selama ini yang beralasan bahwa itu wilayah objek vital nasional.

 

Diberitakan sebelumnya, LMAB Batomundoan sangat prihatin dengan kondisi yang mendera masyarakat yang tinggal di sekitar area pabrik amonia PT Panca Amara Utama di Desa Uso Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang melakukan pengolahan sisa atau limbah gas PT Donggi Senoro. Di mana peningkatan ekonomi yang selayaknya harus dirasakan oleh penduduk lokal terkesan jauh impian. Hal itu dikemukakan Dedi Lentona Matarang, salah seorang pengurus harian LMAB kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).

Menurut dia, terbukanya ruang investasi yang ada di setiap wilayah Banggai dengan beragam jenis investasi, mestinya dapat membantu kemajuan masyarakat secara umum tapi sejauh ini masyarakat tak dapat merasakan dampak dari hadirnya mega investasi yang ada di kabupaten itu.

Dari segala fenomena yang sudah dialami oleh masyarakat, khususnya yang berada di zona ring 1, di mana hal itu terkesan kehadiran pemerintah daerah kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang ada di tanah Banggai.

Mulai dari pengelolaan  Corporate Social Responsibity (CSR), rekruitmen karyawan lokal, sampai pendapatan daerah hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tak dapat diakses oleh publik alias tak transparan.

“Untuk itulah lembaga masyarakat adat Banggai mengkritik keras terkait kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan komitmen investor dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat Banggai,” ungkap Dedi yang juga Ketua Bidang Hukum dan Ham Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banggai.

Sementara Sekretaris LMAB Banggai, Sopyansyah Yunan menambahkan bahwa keberadaan lembaga adat bukan menegasikan peran Pemkab Banggai dalam hal intervensi terhadap dunia investasi di daerah itu, tetapi perlu diingat bahwa sebelum eksplorasi kekayaan alam di bumi Banggai terlebih dahulu ada kesepakatan MuU antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan investor.

“Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan melakukan kunjungan serta dialog bersama seluruh instrumen pemangku kebijakan terkait investasi di Kabupaten Banggai,” katanya. [***]

Penulis; Bob Shinoda

loading...

Berita terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA