Bupati Tolitoli: Regulasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Jelas

  • Whatsapp
Bupati Tolitoli Hi. Moh. Saleh Bantilan saat mengikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Gubernur Sulteng dan Ketua KPK beserta jajarannya melalui Video Confrence (Vidcon) di Aula Wisma Daerah Bale Tau Dako Lipu Tolitoli, Rabu (6/5/2020). [Prokopim Setdakab Tolitoli]
Bagikan Artikel Ini
  • 201
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Bupati Tolitoli Hi. Moh. Saleh Bantilan, SH, MH meminta agar regulasi tentang penggunaan anggaran penanganan Covid-19 harus jelas, sehingga tidak ada ketakutan di tingkat daerah.

Hal itu disampaikannya pada Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta jajarannya melalui Video Confrence (Vidcon) di Aula Wisma Daerah Bale Tau Dako Lipu Tolitoli, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga

Menurut Saleh Bantilan, Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Tolitoli dalam mengambil tindakan selalu cepat atau bergerak cepat, sesuai dengan tuntutan dari rakyat.

“Pemerintah Daerah dituntut untuk mengutamakan rakyat, namun kadang terbentur dengan aturan-aturan. Karena itu kami meminta agar aturan-aturan yang ditetapkan harus jelas adanya,” tegasnya.

Vidcon bersama Gubernur dan KPK itu juga diikuti seluruh Bupati dan Walikota se Provinsi Sulteng yang dipandu oleh Sekdaprov Dr. Moh. Hidayat Lamakarate.

Pada Rakor itu, Gubernur sulteng Drs Longki Djanggola, M.Si juga mengapresiasi jajaran KPK atas pelaksanaan Rakor tersebut. Menurut gubernur, meski Rakor hanya berlangsung melalui vidcon, namun hasilnya dapat dituangkan dalam mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, gubernur juga menyampaikan Perkembangan Monitoring Center For Prevention (MCP) Provinsi Sulteng diantaranya, untuk perencanaan tahun 2021 Provinsi Sulteng yang sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Tujuan dari pengembangan SIPD ini untuk memastikan alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas gubernur.

Gubernur juga melaporkan bahwa unit pengadaan barang jasa di Provinsi Sulteng sudah berbentuk Biro Pengadaan dan memiliki pokja Permanen serta hal-hal penting dan terkait lainnya.

Turut mendampingi Bupati pada Rakor via Vidcon tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si, Inspektur Daerah DR. Abd. Rahman Alatas, SE, MM, Kepala Dinas Sosial Drs, Hi. Indar Dg. Silasa serta sejumlah pejabat Pemda lainnya. [***]

Penulis: Rahmadi Manggona/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News