Buruh PT CNS Tuntut Hak Normatif, Agussalim: Hukum Harus Ditegakkan

  • Whatsapp
Aksi massa buruh menuntut hak atas PHK dan pemotongan gaji karyawan yang dilakukan PT CNS, Senin (6/1/2020). [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 73
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Solidaritas Advokat dari Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) dan LBH Sulteng melakukan aksi massa protes terhadap PT Cipta Niaga Semesta (CNS) Grup Mayora, yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 11 karyawannya, Senin (6/1/2020).

11 Karyawan yang di PHK tersebut merupakan anggota dan Pengurus Komisariat (PK) Federasi Bank, Keuangan dan Niaga (FBKN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca Juga:

Aksi massa yang diikuti puluhan orang itu melakukan longmarch dari dari DPC FBKN di Jalan Dr Soeharso menuju Kantor PT CNS di Jalan Trans Sulawesi Tondo.

Sepanjang perjalanan menuju PT CNS, massa aksi meneriakkan slogan Hidup Buruh dan Tegakkan Hukum untuk Berdaulatnya Rakyat di Kota Palu.

Advertisements

Namun aksi massa tersebut sempat dihadang di pintu gerbang PT CNS karena menunggu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), karena PT CNS juga telah melakukan pemotongan upah dari Anggota FBKN – KSBSI Kota Palu sebesar Rp300 ribu per orang, karena terjadi selisih gudang sebesar Rp70 juta.

Pimpinan aksi Afandi mengatakan, kasus tersebut harus diusut sampai tuntas. “Jika tidak diusut hal ini menjadikan buruh diperlakukan semena-mena, bahkan dikriminalkan oleh pihak Perusahaan atas tuduhan yang tidak mendasar,” ujarnya.

Menurut Afandi, pemotongan sebesar Rp300 ribu tersebut sangat bertentangan dengan kejadian sebenarnya, yang mengakibatkan ketekoran gudang. “Anggota FBKN – KSBSI Kota Palu bukan pelaku yang menyebabkan ketekoran gudang,” katanya.

Afandi juga menyebutkan, selama ini sudah dilakukan penandatanganan kontrak yang kedua tanpa ada masa tenggang 30 hari dan pekerjaan yang di kontrakan (PKWT) adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus.

“Padahal sebelumnya para pekerja mendapat jatah libur pada hari libur nasional maupun hari Minggu. Namun meskipun mereka bekerja pada hari minggu atau hari libur, tetapi oleh perusahaan tidak tidak dihitung lembur. Artinya mereka bekerja 30 hari dalam satu bulan,” jelasnya.

Advertisements

Parah lagi kata Afandi, perpanjangan PKWT itu dibuat dalam surat kontrak tertanggal 23 Juli 2019 sebagai waktu dimulai kontrak. Tetapi kontrak itu baru diberikan untuk tandatangani pada Oktober 2019. Hal itu diduga untuk melengkapi akal-akalan perusahaan.

“Manajemen perusahaan kemudian mendaftarkan PKWT tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota pada tanggal 22 November 2019 dan Dinas Kota Palu menyetujui Kontrak PKWT yang tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator SPHP Agussalim SH mengatakan, PHK terhadap karyawan tersebut dilakukan secara sepihak oleh PT CNS hanya dengan alasan telah habis masa kontrak.

“Mau jadi apa Kota Palu ini, jika buruh masih diperlakukan semena-mena akibat arogansi modal atas nama management yang anti rakyat,” kata Agussalim yang didampingi Ketua DPC FBKN, Afandi.

Menurut Agussalim hal ini bertentangan dengan UU.Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Ini baru satu perusahaan saja, masih banyak lagi kasus serupa melanda kaum buruh di Kota Palu,” katanya.

Ia menambahkan, hal ini harus diselesaikan secara tepat dengan mempertemukan pihak buruh dengan perusahaan, agar masalah ini tidak melebar ke ranah Hukum.

Sebelumnya, kasus yang terjadi di PT CNS ini telah dilakukan mediasi di Kantor Disnaker Provinsi Sulteng pada Senin 23 Desember 2019, terkait dengan Pengaduan Perselisihan Hak (PKWT) untuk dua orang yang di-PHK karena dinyatakan habis masa kontrak. Kemudian pada pada Kamis (26/12/2019) terjadi pemanggilan terhadap sembilan orang anggota FBKN untuk di-PHK dengan alasan kontrak PKWT mereka berakhir 01 Januari 2020. [***]

Advertisements

Penulis; Agus Manggona/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News