Butuh Rp36,427 Triliun untuk Rehab Rekon Pascabencana Sulteng

  • Whatsapp
Pemandangan Perumnas Balaroa, pada Sabtu (29/9/2019) pagi, setelah diterjang gempa, likuifaksi dan kebakaran pada Jumat (28/9/2018) petang. [Ist]

Palu, JurnalNews.id – Total kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 28 September 2018 mencapai Rp24,157 triliun. Sedangkan total kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekontruksi akibat gempa 7,4 SR yang mengakibatkan tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong itu mencapai Rp36,427 triliun.

Hal tersebut dilaporkan Asisten II Setdaprov Elim Somba pada evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam gempa 7,4 SR, di Kantor Gubernur, Senin (9/9/2019).

Baca Juga

Evaluasi yang dilaksanakan Pemprov Sulteng yang dipimpin Wakil Gubernur Sulteng H. Rusli Dg. Palabi itu juga dihadiri pejabat Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam laporannya Elim juga menyampaikan bahwa progres pembangunan hunian sementara yang dibangun Kementerian PUPR, BUMN dan NGO sebanyak 19.183 bilik.

Selanjutnya penyaluran santunan duka terbayar untuk Kota Palu sebanyak 1.383 jiwa, dan 1.119 jiwa dalam proses.

Di Sigi santunan duka terbayar sebanyak 378 jiwa, dan dalam proses sebanya 75 jiwa. Sementara di Donggala terbayar sebanyak 130 jiwa dan dalam proses sebanyak 75 jiwa, serta Parigi Moutong terbayar 15 jiwa dan dalam proses 43 jiwa.

Sementara itu realisais pelaksanaan dana stimulan tahap pertama sebanyak Rp235,5 miliar dari total kebutuhan Rp2,579 triliun.

Sementara untuk progres pembangunan hunian tetap sudah terbangun melalui Budha Tzu Chi sebanyak 200 Unit baik di Sigi dan di Kota Palu.

Wagub Sulteng Rusli Dg. Palabi mengatakan, penanganan dampak bencana sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota.

“Karena itulah kita laksanakan evaluasi terkait progres kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam penanganan dampak bencana,” kata Rusli seperti dilansir dari Antara.

Sementara, pejabat dari Kemenpolhukam Kol Sutikno Sulaeman menegaskan, perlu koordinasi kepada semua pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pemulihan dampak bencana.

Saat ini kata dia, penyediaan lokasi relokasi masih terdapat kendala sehingga diharapkan keseriusan kepala daerah agar proses percepatan pembangunan hunian tetap segera terwujud. [***]

Editor; Sutrisno

Pos terkait