Cemari Danau Tiu, JATAM: Cabut IUP PT SSP di Morowali Utara

  • Whatsapp
Koordinator Pelaksana JATAM Sulteng Moh. Taufik menunjukkan gambar lokasi tambang PT SSP di Kabupaten Morut, saat menggelar jumpa pers di Palu, Jumat (10/7/2020). [Ikram]
Bagikan Artikel Ini
  • 187
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sumber Swarna Pratama (SSP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Desakan tersebut dilakukan karena diduga PT SSP telah melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Lingkungan dan AMDAL.

Baca Juga

Koordinator Pelaksana JATAM Sulteng Moh. Taufik mengatakan, dari hasil bedah kasus yang dilakukan di JATAM Sulteng pada 27 Juni 2020, diduga aktivitas pertambangan yang dilakukan PT SSP di Kabupaten Morut dengan Nomor IUP Operasi Produksi: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2011, yang di tandatangani pada 11 Juli 2011, diduga menyebabkan Danau Tiu tercemar dengan lumpur di tahun 2019.

“Diduga juga tidak memiliki AMDAL dan Izin lingkungan. Dugaan ini sesuai dengan penjelasan surat dinas lingkungan hidup kabupaten morowali utara nomor: 660/056/DLHD/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang disebutkan dalam poin 2 bahwa, PT. SSP sama sekali belum memasukkan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, serta Izin Kelayakan Lingkungan sampai saat ini,” jelas Taufik dalam rilisnya, Jumat (10/7/2020).

Advertisements

Lanjut Taufik, dugaan ini juga diperkuat dengan surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng Nomor: 660/826/BID.I/ DISLH/ 2020, tanggal 29 April 2020 yang menyebutkan, bahwa dokumen AMDAL/UKL-UPL serta Izin Lingkungan PT. SSP dan PT. Mulia Pacific Resources (PT. MPR ), kewenanangan pembahasan dan penerbitan izin lingkungannya berada di Kabupaten Morut, oleh karena itu permintaan salinan dokumen dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morut.

“Sehingga kami juga menduga, pihak PT. SSP juga menyerahkan AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng,” jelasnya.

Padahal berdasarkan titik koordinat yang di ambil di lokasi IUP kata Taufik, diduga telah melakukan aktivitas pertambangan, tanpa memiliki Izin Lingkungan dan AMDAL.

Advertisements

Aktivitas pertambangan ini, juga sesuai dengan penjelasan dari dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 19 agustus 2019, Nomor surat 540/0125. Minerba/DESDM, Perihal Pengelolaan Run Off yang di tujukan kepada direktur utama PT SSP.

“Dalam surat itu dijelaskan, menindak lanjuti hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh inspektur tambang penempatan Sulawesi Tengah tanggal 5 sampai 8 Agustus 2019 terkait sumber dampak yang berkontribusi terhadap pencemaran Danau Tiu, akibat kegiatan penambangan PT SSP di Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara,” bebernya.

Kemudian disebutkan juga, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sulteng bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng pada 13 Agustus 2019 terkait hasil pemeriksaan lapangan dimaksud.

“Sehingga kami menduga, aktivitas pertambangan yang dilakukan PT SSP di Kabupaten Morut, tidak mengantongi izin lingkungan dan Amdal,” jelasnya.

Karena itu, JATAM Sulteng mendesak Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulteng agar merekomendasikan kepada Kementerian ESDM RI untuk melakukan pencabutan IUP PT SSP di Kabupaten Morut yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Kami minta Dinas ESDM Provinsi Sulteng agar merekomendasikan kepada Kementerian ESDM RI, untuk melakukan evaluasi seluruh izin usaha pertambangan di Kabupaten Morowali,” tutupnya.

Advertisements

Editor: Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News