Demo Ribuan Buruh PT IMIP, Polisi Sebut Situasi Sudah Terkendali

Ribuan buruh di PT. IMIP di Morowali berunjukrasa dan mogok kerja, Kamis (24/1/2019). [Suluhmerdeka]
Bagikan Artikel Ini

Morowali, Jurnalsulawesi.com – Ribuan buruh di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berunjukrasa dan mogok kerja Kamis (24/1/2019). Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Federasi Pertambangan dan Energi Pengurus Komisariat PT. Indonesia Morowali Industrial Park (SB-FPE PK IMIP) mogok kerja masal sebagai bentuk penolakan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebesar 20 persen

Ketua SB-FPE PK IMIP Handi dalam orasinya mengatakan mogok kerja ini adalah bentuk aksi penolakan surat keberatan dari gabungan beberapa pengusaha pertambangan dan industri di Morowali yang dimotori PT. IMIP.

Baca Juga

Ia menilai, penolakan kenaikan UMSK 20% oleh beberapa pengusaha tersebut tidak beralasan. Pasalnya, kenaikan itu sudah disepakati oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja selaku perwakilan burh, kemudian diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ke Gubernur Sulteng.

“Pertemuan 24 Desember itu, di fasilitasi oleh Pemda dan dipimpin langsung Bupati Morowali, Drs. Taslim. Dan diikuti, beberapa stakeholder lainnya. Diantaranya, pihak Nakertrans Morowali, Kadin Morowali, dan beberapa perwakilan dari pengusaha yg bergerak di sektor pertambangan dan industri, termaksuk dari PT IMIP,” terangnya yang dikutip Suluhmerdeka.com.

Sehingga, Ia selaku Ketua SB-FPE PK IMIP, seluruh pengurus dan anggota serta serikat buruh lainnya akan mogok kerja secara masal diseluruh departemen dan perusahaan lingkup PT. IMIP Grup mulai tanggal 24 sampai 30 Januari.

“Kemudian kami meminta, kepada Gubernur Sulteng, Longki Djanggola untuk segera menetapkan UMSK sesuai dengan hasil kesepakatan pada 24 Desember 2018, di Rujab Bupati Morowali yang diusulkan Pemda Morowali tanggal 26 Desember 2018,” katanya.

Situasi Terkendali
Polisi menyatakan situasi di Morowali telah kembali normal setelah aksi mogok ribuan buruh di kawasan industri pertambangan PT IMIP.

“Situasi sudah terkendali, normal,” kata Plt. Kabid Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) AKBP Hery Murwono yang dikutip CNNIndonesia.com.

Hery mengatakan masyarakat tak perlu terpancing dengan isu-isu di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Aksi mogok itu sempat membuat jalan Trans Sulawesi kawasan IMIP macet dan jalan Utama perusahaan diblokade massa.

Aksi itu sempat viral di media sosial. Dalam sebuah video di media sosial berdurasi 2 menit 5 detik, terdengar suara yang menarasikan bahwa aksi tersebut didominasi oleh pekerja asing asal China. Ada juga video yang menyebut demo itu menolak dominasi pekerja asing.

Loading…

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan video yang beredar tersebut, karena menurutnya demo buruh yang tampak didominasi tenaga kerja asal China itu telah menimbulkan tanda tanya dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

“Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan hal ini semuanya dengan se-jelas-jelasnya agar masyarakat tidak resah,” kata Anwar.

Menurut dia, kalau memang jumlah tenaga kerja dari China itu sangat dominan maka pemerintah harus menghentikannya karena sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Muhammadiyah meminta pemerintah untuk turun tangan. Kalau tidak maka hati rakyat jelas akan sangat tersakiti dan itu jelas tidak baik bagi perjalanan sebuah bangsa,” kata dia.

Namun, polisi enggan menanggapi video tersebut. “Jangan dibesar-besarkan,” kata Plt. Kabid Humas Polda Sulteng.

Sementara Koordinator Humas PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan, aksi mogok kemarin digelar sejak sekitar pukul 08.00 Wita.

Aksi itu, menurut dia, tidak mengganggu jalannya produksi perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di kawasan IMIP hingga Kamis siang.

“Sebagian besar pekerja yang mogok telah kembali bekerja setelah ada komunikasi di lapangan dengan pihak perusahaan,” katanya yang dikutip Antara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Umar Rasyid juga meminta buruh agar tidak mengintimidasi manajemen perusahaan dalam proses pembahasan UMSK.

Kata Umar, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait UMSK, menyatakan inti dari penetapan UMSK adalah kesepakatan bersama antara buruh, pemerintah, dan perusahaan.

“Sangat tidak patut jika ada salah satu pihak yang melakukan penekanan atau intimidasi kepada pihaknya lainnya,” kata Umar Rasyid.

Kata dia, aksi unjuk rasa, orasi dan mogok kerja adalah bentuk-bentuk dari pengancaman dan intimidasi yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Terkait aksi mogok dan unjuk rasa yang berlangsung di kawasannya, PT IMIP sebelumnya pada tanggal 23 Januari 2019 telah menerbitkan dan mengedarkan surat imbauan kepada seluruh karyawan yang bekerja di kawasannya.

Dalam surat bernomor 064/SDM-IMIP/MWL/2019 dinyatakan bahwa mogok kerja itu tidak sah, dan tidak sesuai dengan prosedur serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan UMSK dilakukan oleh Pemerintah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Keppres Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. [***]

Editor; Sutrisno

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA