Demokrat Sulteng Ancam Tolak Penetapan RAPBD 2014

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulteng.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan menolak pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 jika eksekutif tidak mengakomodasi usulan pembiayaan pembangunan hasil reses DPRD.

“Kalau hasil reses tidak diakomidasi untuk apa kita selama ini turun menjaring aspirasi langsung masyarakat lewat kegiatan reses?” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mustar Labolo di Palu, Kamis (22/8/2013).

Baca Juga

Ia mengatakan kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD ke daerah pemilihannya masing-masing menemui langsung masyarakat untuk mengetahui aspirasi pembangunan dari wilayah itu.

Mustar mengatakan bahwa hasil reses tersebut merupakan kehendak masyarakat bawah sehingga tidak ada unsur kepentingan, kecuali untuk kepentingan masyarakat setempat.

“Kami turun itu menggunakan biaya APBD. Kalau aspirasi masyarakat tidak diakomidasi, ya, untuk apa kita buang-buang anggaran reses?” kata Mustar.

Paling tidak, kata dia, ekeskutif mengakomidasi kebutuhan reses tersebut sekitar 30 persen dari alokasi belanja daerah.

“Akan tetapi, kalau eksekutif sudah mengalokasi seluruh anggaran hanya dari program yang mereka inginkan, untuk apa kami diberikan kewenangan anggaran?” katanya.

Menurut Mustar, mestinya eksekutif dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak harus menghabiskan seluruh anggaran sehingga masih bisa memasukkan lagi rencana anggaran dari hasil reses.

“Di daerah lain alokasi KUA-PPAS itu hanya sekitar 60 persen sehingga masih bisa memasukkan 40 persen lagi untuk kepentingan hasil reses,” katanya.

Sebelumnya, KUA-PPAS Sulawesi Tengah 2014 sudah ditetapkan dengan alokasi belanja sekitar Rp2,3 triliun.

Eksekutif tetap akan memberikan ruang kepada DPRD untuk mengajukan rencana pembangunan berdasarkan hasil reses.

Kepala Bappeda Sulawesi Tengah Patta Tope mengatakan bahwa idealnya usulan hasil reses DPRD tersebut diusulkan ke eksekutif sebelum penyusunan KUA-PPAS sehingga usulan tersebut bisa diakomodasi dalam KUA-PPAS.***

sumber:antarasulteng.com

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News