Demokrat Sulteng: Lawan dan Tindak Subur Sembiring Cs

  • Whatsapp
Ketua Demokrat Sulteng, Drs. H Anwar Hafid. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 63
    Shares

 

Palu, JurnalNews.id – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs H Anwar Hafid, M.Si mendesak agar DPP Partai Demokat mengambil sikap tegas terhadap Subur Sembiring Cs, yang tidak mengakui kepemimpinan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum yang sah.

Baca Juga

“DPP Demokrat pimpinan AHY dan Sekjen Teuku Riefky Harsya sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM),” kata Anwar Hafid kepada JurnalNews di Palu, Jumat (11/6/2020).

Menurut Anwar, AHY terpilih setelah mendapat dukungan 93 persen suara dari DPD maupun DPC. Dukungan mayoritas itu secara otomatis memuluskan AHY menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

“Jika ada kader yang ingin merongrong eksistensi Partai Demokrat, harus diberi tindakan tegas. Siapa pun dia termasuk Subur Sembiring Cs. Karena apa yang dilakukan Subur Sembiring Cs sudah inkonstitusional dan tak boleh dibiarkan,” tandas Anwar Hafid, yang juga anggota Komisi IX DPR-RI.

Olehnya Anwar Hafid yang juga Bakal Calon (Balon) Gubernur Sulteng ini mengimbau kepada seluruh kader Demokrat di Indonesia khususnya di Provinsi Sulteng, agar tidak mempercayai berita tidak benar yang dilakukan Subur Sembiring Cs.

Advertisements

Mantan Bupati Morowali ini meminta seluruh kader untuk tetap fokus pada kerja-kerja dan rencana masa depan partai, terutama dalam menyongsong Pilkada 2020 serentak di Sulteng pada 9 Desember mendatang.

“Fokus kita kerja untuk rakyat, rakyat lagi susah karena pandemi Covid-19 seperti yang sedang kita lakukan saat ini,” ujarnya.

Dirinya juga meminta seluruh kader untuk agar tidak memprovokasi dan mengganggu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Partai Demokrat dibawah kepemimpina AHY.

“Kita ini punya mimpi besar untuk Partai Demokrat ke depan, kita harus terus menggelorakan semangat partai sebagai partai yang peduili dan beri solusi, bukan menentang balik kepengurusan yang sah dan telah mendapatkani legitimasi Pemerintah,” pungkasnya. [***]

Penulis: Agus Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News