Diperiksa Bawaslu, Kabag Hukum Setdakab Tolitoli Terancam Sanksi

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Tolitoli, Fajar Sadiq. [Foto: Rahmadi Manggona]
Bagikan Artikel Ini
  • 259
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tolitoli telah memanggil dan memeriksa (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tolitoli, Muliadi dg Silasa, pada Rabu (7/10/2020).

Muliadi diperiksa dan dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan terhdap yang bersangkutan, ia terancam dikenai sanksi kode etik ASN dan Disiplin.

Ketua Bawaslu Tolitoli, Fajar Sadiq, mengatakan pemeriksaan terhadap Muliadi berlangsung sekira satu jam, dengan menjawab puluhan pertantaan yang diajukan Bawaslu.

Advertisements

“Kami sudah panggil dan kami mintai klarifikasi sekitar 1 jam lebih dengan puluhan pertanyaan,” kata ketua Bawaslu Tolitoli.

Dari hasil klarifikasi kata Ketua Bawaslu, yang bersangkutan telah memberikan keterangan bahwa postingan yang ada di WhatsApp Group (WAG) tersebut merupakan suatu kekhilafan.

Dalam postingannya di WAG Gugus Covid-19 Tolis itu Muliadi menuliskan, “Siap Puang Raja, Salam 3 jari insya Allah Amanah Besar Pemenang di tgl 09 Desember 2020. Amin Yra,” tulis Muliadi sembari membubuhi emoticon salam dan jari tangan simbol doa.

Seperti diketahui, Amanah besar merupakan tagline salah satu kandidat calon bupati dan calon wakil bupati yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tolitoli.

Alasannya lanjut Ketua Bawaslu, saat itu yang bersangkutan menjelang tidur malam dan melihat postingan di WAG yang dikiranya sebuah chatting pribadi, sehingga secara spontan Muliadi langsung membalasnya. Setelah beberapa saat ia mengaku baru sadar bahwa ternyata ia telah membalas postingan di group WhatsApp.

Advertisements

“Jadi dari hasil klarifikasi, yang bersangkutan mengaku khilaf, karena hal itu dilakukannya pada saat akan tidur malam,” beber Fajar Sadiq.

Meski telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Muliadi, Fajar Sadiq mengaku belum dapat menjelaskan sanksi apa yang bakal dikenakan terhadap yang bersangkutan.

Fajar mengatakan, dalam waktu tiga hari ke depan Bawaslu akan mengkaji hasil klarifikasi terlapor. Setelah itu, hasilnya akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika terbukti, yang bersangkutan bisa dikenai Perpu nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik ASN dan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN

“Setelah kita kaji, baru akan diajukan ke KASN dan jika terbukti yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi berdasarkan Perpu 42 tahun 2004 atau PP 53 tahun 2010,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Hukum Setdakab Tolitoli, Muliadi Dg Silasa diduga telah melakukan pelanggaran terkait netralitas ASN dan terlibat politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020.

Muliadi Dg Sialasa melakukan sebuah postingan di WhatsApp Grup (WAG) Covid-19 yang menunjukan ketidaknetralan ASN terhadap salah satu dari tiga kandidat yang akan bertarung pada Pilkada Bupati Tolitoli.

“Saya berharap, semua ASN di Kabupaten Tolitoli bisa menjaga netralitasnya pada Pilkada Serentak 2020. Kami juga terus memantau dan mengawasi medsos dan secepat mungkin menindaklanjuti laporan yang masuk,” kata Ketua Bawaslu Tolitoli, Fajar Sadiq. [***]

Advertisements

Penulis: Rahmadi Manggona

Iklan
loading...

Berita Lainnya

Google News