Direktur PDAM Donggala Dituntut Mundur Karyawannya

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Puluhan karyawan melakukan aksi demo menuntut mundur Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Arifin Abdurrahim, di Jalan Gusti Ngurah Rai, Kota Palu, Senin (22/5/2017) pagi tadi.

Tuntutan tersebut dilakukan karena Arifin Abdurrahim dinilai tidak profesional dalam mengelola badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Baca Juga

Dalam aksi tersebut, puluhan pegawai dengan seragam biru hitam dengan membawa spanduk yang dibentangkan ‘Turunkan Direktur Harga Mati’

Kabag Umum Iswan SE dan Kabag Tekhis Raizal ST yang bertindak sebagai Kordinator aksi  mengatakan, seluruh karyawan dan karyawati PDAM Donggala tidak mau lagi dipimpin oleh Direktur Arifin.

“Pemimpin yang arogan, suka memaki dan mengambil hak orang lain,” kata Iswan dalam orasinya di hadapan puluhan rekan sesama karyawan.

Karyawan yang turut dalam aksi tersebut juga menyampaikan beberapa tuntutan lain diantaranya soal gaji 13 dan hak pegawai PDAM yang belum terbayar. Bahkan soal gaji 13 yang terancam tidak dibayarkan akibat ulah Direktur PDAM Donggala itu.

Sebelumnya, karyawan PDAM Donggala yang jumlahnya mencapai 75 orang itu juga sudah menyampaikan tuntutan yang sama kepada Bupati Donggala Kasman Lassa dan anggota DPRD Donggala, Rabu (17/5/3017) lalu.

Karyawan juga mengungkap hasil audit
Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Supriyadi Laupe, PDAM Donggala pada tahun buku 2016 mengalami kerugian yang sangat signifikan sebesar Rp5,29 miliar.

Angka itu sangat jauh berbeda dibandingkan tahun buku 2015 yang mengalami kerugian Rp481,56 juta. Sementara hutang jangka panjang pada pemerintah pusat telah dihapuskan pada tahun 2016.

Diduga ada pemberian gratifikasi kepada anggota DPRD Kabupaten Donggala untuk pengesahan Peraturan Daerah tentang PDAM Kabupaten Donggala.

Pembangunan sistem baca meter melalui handphone yang belum selesai, akan tetapi dananya sudah dibayarkan kepada pihak penyedia. Sehingga mulai bulan Januari 2017 hingga saat ini, meteran pelanggan masih dibaca dengan cara manual, yang berdampak pada penurunan pendapatan PDAM Kabupaten Donggala yang sangat signifikan. Kemudian rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang tidak dilaksanakan.

Selanjutnya penyalahgunaan wewenang dengan menerima pegawai tanpa melalui prosedur yang benar, menempatkan anak kandung sebagai bendahara pengeluaran dan keponakan di bagian pembelian. Dimana keduanya masih berstatus kontrak yang diangkat menjadi karyawan dengan satus 80 persen dalam wakktu singkat.

Mutasi karyawan yang sewenang-wenang, pengambilan kasbon atau pinjaman pada kasir dan bendahara seenaknya dilakukan. Dikhawatirkan tahun 2017, karyawan tidak akan menerima tunjangan pendidikan dan tunjangan hari raya, karena kondisi keuangan PDAM Donggala yang tidak memungkinkan.

Sikap kepemimpinan Arifin juga dinilai sangat arogan dan tempramental. Bahkan suka berkata kasar (memaki) karyawan di depan umum saat memimpin apel karyawan. [***]

Rep; Jufri Malewa
Red; Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News