DKPP Berhentikan Ketua KPU Parigi Moutong dari Jabatannya

  • Whatsapp
Sidang DKPP. [Foto: dkpp.go.id]
Bagikan Artikel Ini
  • 52
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhi sanksi berupa Peringatan dan Pemberhentian dari Jabatan terhadap Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Abd. Chair. Keputusan tersebut ditetapkan atas perkara nomor 81-PKE-DKPP / VIII / 2020.

Sanksi ini lepas dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan delapan perkara, pada Rabu (14/10/2020).

Baca Juga:

Dilansir dari situs resmi DKPP, perkara ini diadukan oleh Abdul Majid. Dalam sidang yang sebelumnya digelar pada (29/09/2020), Abdul Majid menyebut adanya dugaan pertemuan yang dilakukan Teradu dengan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Partai Hanura bernama Haji Amrulah Almahdali. Pertemuan ini dilakukan di luar Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong.

“Pertemuan itu diduga untuk meloloskan Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong periode selanjutnya,” kata Abdul Majid.

Advertisements

Tudingan tersebut tidak didasarkan pada dibantah oleh Abdul Chair. Kepada majelis, ia menyatakan setuju adanya telah melakukan pertemuan dengan Haji Amrulah. Saat menyampaikan jawaban Abdul Chair menuturkan, pertemuan tersebut difasilitasi oleh mantan Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, Rizal. Ia mengisahkan, Rizal awalnya menghubungi dirinya dan mengajak bertemu di sebuah kafe.

DKP penilaian tindakan Teradu melakukan beberapa kali pertemuan dengan Amrullah Almahdali Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan meminta bantuan agar lolos seleksi Anggota KPU Parigi Moutong 2019-2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

Advertisements

Sebagai Anggota KPU Parigi Moutong pridode 2013-2018, Teradu harus mematuhi larangan untuk tidak melakukan pertemuan dengan peserta pemilu atau kampanye di luar kantor atau di luar kegiatan kedinasan lainnya diatur diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

Teradu seharusnya memiliki rasa etika, menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu. Berdasarkan alat bukti pembicaraan pembicaraan whatsapp, Teradu terbukti membantu bantuan bahkan meminjam sejumlah uang kepada Amrullah Almahdali untuk membayar biaya akomodasi Tim Seleksi ke Jakarta agar Teradu lolos seleksi. Namun Amrullah Almahdali tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut, namun berkomitmen membantu Teradu lolos seleksi.

Meskipun berdasarkan keterangan pihak terkait Muchlis Aswad selaku Ketua Bawaslu Parigi Moutong bahwa tidak terdapat temuan atau laporan Teradu bertindak partisan dalam tahapan Pemilu 2019, DKPP menilai tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut etika karena dapat mempengaruhi kemandirian Teradu dalam menjalankan tugas dan berwenang Anggota KPU Parigi Moutong priode 2019-2024.

”Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Abdul Ketua selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong peningkatan sejak Putusan ini dibacakan,” Prof. Teguh membacakan amar putusan.

Advertisements

Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf l, dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [Humas DKPP]

Iklan
loading...

Berita Lainnya

Google News