DPD RI dan DPRD Sulteng Bahas Perda Penanggulangan Bencana

Pertemuan koordinasi anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jumat (6/12/2019). [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 108
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam kunjungan kerjanya ke Palu, melakukan pertemuan dengan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (6/12/2019).

Pada pertemuan yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Sulteng itu, salah satu isu yang jadi fokus bahasan adalah efektifitas pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulteng.

Baca Juga:

Ketua BULD DPD RI, Ahmad Kannedi mengatakan, mengenai pemberlakuan perda tersebut, pihaknya sebelumnya telah menerima input memadai dari anggota Bapemperda DPRD Sulteng, Yahdi Badan, dalam pertemuan di Jakarta pada 13 November 2019 lalu.

Menurut Ahmad Kannedi, dalam pertemuan itu Yahdi Basma menjelaskan beberapa masalah di antaranya soal efektifitas suatu perda dengan beri sampel Perda Sulteng Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah.

“Perda tersebut kami sudah bicarakan serius. Itulah kenapa Sulteng menjadi salah satu daerah prioritas kunjungan kerja kami kali ini,” kata Ahmad Kannedi yang juga Wakil Ketua I BULD DPD RI.

Loading…

Turut juga beri pandangan dalam pertemuan itu, sejumlah anggota DPRD Sulteng lainnya, Nur Rahmatu dari Fraksi Demokrat, Aminudin BK dari Fraksi PKB, Yahdi Basma Fraksi Nasdem, dan Huisman Brant Toripalu dari F-PDIP.

Yahdi Basma menegaskan, sudah pernah ajukan sampel soal efektifitas keberlakuan suatu Perda di Sulteng.

“Perda Nomor 2 Tahun 2013, jika saja dilaksanakan konsisten, maka kami yakin tak kan ada masalah di lapangan soal pemulihan pascabencana selang setahun sejak bencana terjadi 28 September 2019,” ujar Yahdi.

Yahdi mengatakan, sesuai Pasal 249 ayat (1) huruf c Perubahan Kedua UU MD3, DPD RI miliki kewenangan memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda).

“Agar aturan-aturan yang ada tidak sekedar rangkaian kata-kata di atas kertas belaka, tapi bisa diukur sisi manfaat dan maslahatnya bagi kepentingan masyarakat,” kata Yahdi Basma.

Ia mengatakan, jika memerhatikan secara seksama materi muatan ketentuan dalam Perda Sulteng Nomor 2 Tahun 2013, maka seluruh aspek pra, tanggap darurat, dan pascabencana sudah diatur secara detail.

“Suatu Perda di suatu daerah, adalah produk hukum positif yg berfungsi mengatur, maka harus dihormati, dijunjung tinggi, dan ditaati, karena itu mahkota kita. Jika kita tidak konsisten, maka tidak mungkin orang lain yang mau ikut menaatinya,” kata Yahdi Basma. [***]

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA