DPR 2019-2024 Mau Dibawa ke Mana, Bu Puan?

  • Whatsapp
Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 yang ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019). [Tribunnews]

Jakarta, JurnalNews.id – Kiprah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memasuki babak baru. Ini setelah 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 mengucap sumpah dan janji dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019) pagi.

Selepas seremoni itu, digelar rapat konsultasi antara pimpinan sementara, yaitu Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Lasut, dengan seluruh fraksi di DPR RI. Rapat menyepakati sejumlah hal, salah satunya adalah penetapan pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna pukul 19.00 WIB.

Baca Juga

Terdapat lima pimpinan DPR RI, yaitu Puan Maharani (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) selaku ketua dan empat wakil ketua, yakni Azis Syamsuddin (Partai Golongan Karya), Sufmi Dasco (Partai Gerakan Indonesia Raya), Rachmat Gobel (Partai Nasional Demokrat), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).

“Apakah dapat kita setujui untuk kita tetapkan sebagai pimpinan DPR RI?,” tanya pimpinan sementara DPR RI, yaitu Abdul Wahab Dalimunthe mengawali seremoni penetapan pimpinan DPR RI. “Setuju!,” jawab seluruh anggota DPR RI yang hadir.

Setelah itu, dilakukan pengambilan sumpah oleh Ketua MA. Puan dan empat pimpinan DPR RI lainnya mengikuti mengikuti kata demi kata yang dilontarkan Hatta. Setelah prosesi selesai, Puan dan kawan-kawan memperoleh ucapan selamat dari seluruh peserta rapat.

Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam pidato perdana sebagai ketua DPR RI, Puan mengingatkan tugas yang hendak dijalankan DPR RI 2019-2024 tidaklah ringan. Sebab, era kemajuan zaman begitu dinamis meliputi antara lain era revolusi industri 4.0

“Era teknologi digital yang menguasai hampir setiap kehidupan manusia. Menciptakan kodisi kehidupan masyarakat dan negara terbuka secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Persaingan global semakin tajam. Berbagai permasalahan yang memiliki karakter dan substansi yang berbeda-beda,” kata Puan.

“Pada saat yang bersamaan, kita sebagai bangsa dan negara, semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila,” lanjutnya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengingatkan juga kepada semua anggota DPR RI 2019-2024 untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam merespons berbagai perkembangan. Sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Puan menambahkan, anggota DPR RI 2019-2024 juga dituntut untuk dapat menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, Kita perlu berada dalam satu semangat dan jiwa yang sama, untuk secara bersama-sama memantapkan dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Puan.

Banyak PR
Berkaca dari DPR RI 2014-2019, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan DPR RI periode kali untuk menjawab kepercayaan publik. Paling tidak dari sisi fungsi legislasi.

Dilansir CNNIndonesia.com, DPR RI 2014-2019 telah menetapkan sebanyak 222 Rancangan Undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015-2019. Perinciannya 189 RUU (55 diantaranya adalah RUU prioritas) dan 33 RUU lain yang bersifat kumulatif.

Riset yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut RUU yang berhasil disahkan hingga April 2019 hanya sebanyak 26 UU atau sebesar 10 persen dari total target Prolegnas. Jumlah itu sudah termasuk penetapan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) menjadi UU.

Data terbaru dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) per 26 September 2019, hanya 35 RUU yang berhasil disahkan dewan selama menjabat.

Data ICW dan Formappi menunjukkan DPR hanya bisa menyelesaikan lima sampai tujuh pembahasan UU atau revisi UU setiap tahun. Jumlah itu tentunya di luar RUU Kumulatif yang sudah disahkan.

Selain dari sisi jumlah, kualitas UU yang dihasilkan pun jauh dari harapan dan kadang memicu kontroversi di masyarakat. Misalnya, revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi UU MD3, Februari 2018.

Substansinya banyak digugat oleh elemen masyarakat sipil. Seiring perjalanan, hanya butuh tiga bulan saja bagi sejumlah elemen masyarakat sipil untuk menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait pasal pemanggilan paksa bagi yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR. [***]

Pos terkait