DPR akan Tanya Kemenakertrans Terkait Video Larangan Shalat Jumat di Morowali

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan Komisi IX akan mempertanyakan ke pemerintah tentag adanya perusahaan asing asal Cina, yang melarang karyawannya beribadah shalat Jumat berjamaah di Morowali, Sulawesi Tengah.

Hal ini terkait beredarnya video seorang atasan salah satu perusahaan tambang di Morowali yang melarang karyawannya shalat Jumat berjamaah menggunakan bahasa Cina. Dan hanya mengizinkan bila para karyawan shalat Jumat secara bergantian.

Baca Juga

“Kalau tidak salah, minggu depan akan ada rapat kerja dengan kementerian tenaga kerja. Kita akan mempertanyakan hal ini secara khusus kepada menteri tenaga kerja,” kata Saleh yang dikutip Republika.co.id, Senin (22/5/2017).

Anggota DPR dari Fraksi PAN ini menegaskan hal-hal sensitif seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diselesaikan. Sebab kalau ini tidak ditindaklanjuti dan diberi sanksi, ini akan menjadi preseden buruk. “Dikhawatirkan akan muncul lagi kasus-kasus lain dengan modus yang sama di kemudian hari,” ungkapnya.

Di samping itu, sudah semestinya, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Jika ada ketentuan yang sengaja dilanggar, itu sama artinya meniadakan berbagai macam aturan yang berlaku tersebut.

Berkaitan dengan viralnya video larangan ibadah shalat Jumat karyawan ITSS tersebut, Sekertaris Komisi Dakwah MUI, Fahmi Salim memberikan tanggapan.

Menurut Fahmi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apa pun, baik Industri, tambang, dan lainnya, harus memberikan dispensasi waktu untuk karyawan untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. “Sebuah perusahaan, baik lokal, naisonal maupun multinasional, dia harus menghormati dong, hak dan kebebasan menjalankan agama,” ujarnya yang dilansir Republika.co.id, Senin (22/5/2017).

Fahmi sangat menyesalkan hal tersebut. Fahmi mengatkan, kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fundamental. “Kalau sampai melanggar, itu sangat melanggar (HAM),” jelas Fahmi.

Pelanggaran tersebut, kata dia, termasuk dalam konteks melarang shalat Jumat. Karena, kata dia, Shalat Jumat ada tata tertib tersendiri yang harus dipenuhi dengan cara berjamaah. “Saya pikir itu harus diberikan pemahaman untuk investor dan calon-calon investor,” ujar Fahmi.

Sementara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang merupakan induk perusahaan PT ITSS belum memberikan tanggapan terkait viralnya video tersebut, saat dikonfirmasi Republika.co.id pada Senin (22/4/2017) pukul 12.17 WIB,

Sebelumnya beredar video di media sosial terkait PT ITSS yang melarang karyawannya melakukan shalat Jumat secara berjamaah. Dalam video tersebut memuat perintah seorang atasan yang melarang para karyawan shalat Jumat secara bersamaan, dengan menggunakan bahasa Cina.

Atasan tersebut meminta karyawan untuk shalat Jumat bergantian hanya dua orang. Namun para karyawan menolak, karena menurut mereka shalat Jumat seharusnya dilakukan bersamaan bukan bergantian seperti layaknya bisa dilakukan ketika shalat lima waktu.[***]

 

 

Source; Republika.co.id
Red; Sutrisno

 

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News