DPR dan Pemerintah Susun Regulasi Penyederhanaan Sistem Politik

  • Whatsapp
DPR dan pemerintah menyusun regulasi untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan melalui penggabungan lima UU dalam Omnibus Law. [dpr.go.id]
Bagikan Artikel Ini
  • 54
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – DPR dan pemerintah tengah menyusun regulasi untuk menyederhanakan sistem politik dan pemerintahan Indonesia melalui penggabungan lima Undang-undang ke dalam Omnibus Law bidang politik pada tahun ini.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin turut mengkonfirmasi hal tersebut. Ia menyatakan lima UU yang akan digabungkan itu di antaranya UU tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, UU tentang Parpol, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU tentang Pemerintah Daerah.

Baca Juga

“Setahu saya itu [rencana penggabungan lima UU] muncul saat Kemendagri berkonsultasi dengan pimpinan Komisi II. Menjelang penepatan prolegnas 2019-2024,” kata Zulfikar yang dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (3/1/2020).

Lebih lanjut, Zulfikar menyatakan sudah ada diskusi dan kesepahaman antara Komisi II dan Kemendagri untuk menggabungkan lima UU tersebut dalam RUU Omnibus Law bidang politik.

Zulfikar menyatakan tujuan pembentukan Omnibus Law bidang politik agar peraturan soal pemilu di Indonesia bisa diatur dalam satu rumpun undang-undang. Hal itu bertujuan agar memudahkan pembuatan norma yang saling berkaitan satu sama lain.

“Sehingga memudahkan dalam pembuatan norma yang saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh,” kata dia.

Meski demikian, proses penyatuan lima UU tersebut masih dalam proses penyamaan pandangan antara seluruh anggota Komisi II dan Kemendagri.

Zulfikar sendiri menilai seharusnya hanya tiga UU saja yang disatukan dalam omnibus law bidang politik tersebut ketimbang lima UU. Di antaranya UU tentang, Parpol, UU tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada.

Sementara untuk UU Pemerintah daerah dan UU tentang MD3 ia usulkan untuk direvisi secara terpisah. Salah satu poin yang direvisi adalah memasukkan peraturan tentang DPRD dalam UU Pemerintah Daerah.

Menurutnya, DPRD sendiri masuk rumpun rezim pemerintahan daerah bersama dengan kepala dan wakil kepala daerah. Hal itu bertujuan agar batasan antara rezim pemerintah daerah dan rezim pemerintah pusat terlihat jelas dan tegas

“Sehingga ke depan UU MD3 itu menjadi UU MD2 cukup mengatur tentang MPR, DPR dan DPD saja. Hal ini juga untuk memperkuat pemahaman soal apa itu local government,” kata Zulfikar. [***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News