DPR RI Minta Kejati Sulteng Tidak Perlambat Proses Kasus

  • Whatsapp
Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan tidak memperlambat penanganan kasus-kasus yang sedang berproses di lembaga tersebut.

Anggota Komisi III Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPR-RI Ahmad M Ali usai kunjungan kerja tiga hari di derah ini, mengatakan Kejati harus tegas menghentikan penanganan kasus bila tidak menemukan bukti-bukti konkrit.

Baca Juga

“Pada kunjungan kami ke Kejati dua hari lalu, secara tegas kami menyatakan kepada kejaksaan agar tidak memperlambat proses kasus, serta segera memberhentikan penyidikan bila mmang tidak menemukan bukti,” ujarnya, Kamis (4/5/2017).

Politisi Partai Nasional Demokrat itu mengatakan bahwa Kejati Sulteng dalam penanganan kasus harus hitam dan putih. Artinya, bila tidak ditemukan bukti pelanggaran maka Kejati harus terbuka untuk menghentikannya dengan menerbitkan SP3.

Dia menegaskan bahwa Kejati jangan menarik-ulur ketika menangani atau memproses suatu kasus dugaan tindak pidana yang kemudian menyeret seseorang.

“Dalam pertemuan kami dengan jajaran Kejati Sulteng saya katakan bahwa penanganan kasus harus hitam putih. Kalau tidak ditemukan bukti maka kasus harus dihentikan dan jangan mengulur kasus yang kemudian menyeret orang,” sebutnya.

Ia menguraikan bahwa dalam pertemuan tertutup dengan pihak Kejati Sulteng itu terungkap beberapa poin penting antara lain penanganan kasus-kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Kemudian, kerja sama Kejati dengan lembaga lain untuk memperlancar dan mempercepat penanganan suatu kasus dugaan tindak pidana.

Salah satu kasus yang ditangani Kejati Sulteng hingga hari ini belum ada kejelasan tindak lanjutnya yakni dugaan korupsi di Dinas PU kabupaten Sigi. Bahkan, Kadis PU Sigi yang sudah sempat diperiksa sempat mangkir dari panggilan penyidik.

Dugaan korupsi tersebut terungkap berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas dugaan kerugian negara pada proyek pembangunan jalan di Kecamatan Pipikoro yakni jalur Sadaunta-Lindu dengan anggaran Rp7.708.641.000,-.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan jajaran Pengadilan Tinggi Sulteng, Ahmad H. Ali mengemukakan bahwa PT Sulteng menghadapi banyak masalah yang memerlukan perhatian Mahkamah Agung seperti minimnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di tingkat kabupaten.

PT Sulteng juga minim dukungan anggaran, ketersediaan pegawai seperti hakim, hakim ad hoc tipikor, dan panitera serta serta berbagai sarana, prasarana dan fasilitas.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Ida Bagus Djagra kepada Tim Komisi III DPR RI yang dipimpin Beny K Harman menguraikan pada 2016 pihaknya mengelola anggaran senilai Rp55,56 miliar tahun 2017 ini Rp55,86 miliar.

Dari sisi aparatur pihaknya mengalami kekurangan sekitar 89 orang. Saat ini pihaknya hanya memiliki hakim tinggi 15 orang sudah termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan tinggi.

Hakim Ad Hoc Tipikor 2 orang, Panitera/ Wapan dan Panmud 6 orang, panitera pengganti 2 orang, sekretaris kabag dan kasub 7 orang, pegawai staf 20 orang.

“Idealnya Pengadilan Tinggi Sulteng harus memiliki 139 orang pegawai. Namun kenyataannya kami hanya memiliki 50 orang pegawai, artinya kekurangan 89 orang,” jelasnya.[***]

Source; Antarasulteng.com

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News