DPRD Palu Akan Panggil OPD Terkait Penyaluran Jadup dan Huntap

Pengungsi korban gempa bumi dan tsunami menempati tenda di Kamp Pengungsian di Halaman Masjid Agung, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (28/1/2019). [Antara]
Bagikan Artikel Ini
  • 355
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penanganan pascabencana utamanya, penyaluran dana jaminan hidup (jadup), relokasi korban dengan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) serta penetapan lokasi rawan bencana atau zona merah.

“Kita akan menggelar rapat dengar pendapat, yang dilaksanakan oleh Komisi Bidang Infastruktur dan Transportasi,” kata anggota Komisi Bidang Infastruktur Muslimun, di Palu, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga

Dilansir dari Antara, Muslimun yang juga Ketua Fraksi NasDem di DPRD Palu menyebutkan, terdapat 11 OPD yang akan dipanggil oleh Komisi Bidang Infastruktur.

Pemanggilan OPD itu, didasarkan atas hasil temuan lapangan anggota DPRD Palu saat melakukan peninjau langsung korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang mengungsi di halaman Masjid Agung Darussalam Palu dan korban gempa dan likuifaksi di Balaroa di Kelurahan Duyu, Senin (21/10/2019).

Berdasarkan peninjau legislator Palu, ditemukan bahwa korban gempa disertai tsunami Kelurahan Lere dan Kelurahan Baru masih bermukim di tenda-tenda di Halaman Masjid Agung Darussalam Palu.

“Pengungsi di Masjid Agung berjumlah sekitar 115 kepala keluarga, terdiri dari korban tsunami Kelurahan Lere dan Baru. Korban tsunami Kelurahan Baru sekitar 20 kepala keluarga di halaman masjid tersebut,” kata Muslimun.

Loading…

Selain itu, korban gempa dan tsunami tersebut, kata Muslimun mengeluhkan soal jaminan hidup, dan mekanisme pendataan jaminan hidup. Pengungsi juga mengeluhkan tentang dana santunan kematian, yang belum diterima karena buruknya mekanisme pendataan.

“Korban gempa dan tsunami yang ada di Masjid Agung juga mengeluhkan tentang belum adanya huntara bagi mereka. Padahal mereka bersedia dan mau menempati huntara, bila tersedia huntaranya,” ujar Muslimun, yang merupakan Sekretaris DPW NasDem Sulteng.

Kemudian, Anggota DPRD Palu melihat langsung kondisi korban gempa dan likuefaksi Balaroa di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga. Kata Qimunk sapaan akrab Muslimun, korban gempa dan likuifaksi di kelurahan itu mengeluhkan tentang lahan relokasi dan hunian tetap.

“Berdasarkan data sementara Pemkot Palu huntap yang akan dibangun di Duyu sebanyak 250 unit, dengan luas lahan 3 hektare lebih,” ujar dia.

Akan tetapi, menurut dia, huntap tersebut belum jelas peruntukannya untuk siapa? Kemudian, lahan yang jadi rencana pembangunan huntap masih bermasalah.

Sementara relokasi korban dan pembangunan huntap, menjadi hal mendasar karena kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Kemudian, relokasi korban atau lokasi pembangunan huntap harus terintegrasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Karena itu, dibutuhkan lahan yang luas untuk merelokasi korban dan pembangunan huntap, sehingga lahan yang luas itu bisa diintegrasikan dengan lapangan pekerjaan korban. [***]

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA