Dugaan Pelanggaran PT SPL, Polres Tolitoli Berdalih Terhambat Data Dishut

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Dugaan pelanggaran PT Sentra Pitu Lempa (SPL) di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, hingga kini belum diselidiki. Padahal PT SPL telah melanggar izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016. Bahkan PT SPL juga melakukan penebangan hutan hingga di luar areal izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang dimilikinya.

Kapolres Tolitoli, AKBP Iqbal Alqudusy SIK yang ditemui Jurnalsulawesi.com, Sabtu (20/5/2017) mengatakan, belum dilakukannya penyelidikan adanya dugaan pelanggaran PT Sentral Pitu Lempa (SPL) di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, karena Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulteng tidak memberikan data luasan hutan milik perusahaan kayu itu.

Baca Juga

Menurut Kapolres, pihaknya sudah melangkan surat ke Dihut Sulteng untuk memperoleh data luas lahan yang diberikan kepada perusahaan kayu itu.

“Soal laporan LSM menyangkut dugaan pelanggaran penebangan hutan yang dilakukan PT SPL, kita sudah layangkan surat ke Dinas Kehutanan Provinsi, tapi belum ada balasan,” tegas Iqbal Alqudusy.

Iqbal juga mengatakan, selain data Polisi juga menunggu Dishut Sulteng untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan pengukuran lokasi. Karena tanpa keterlibatan dinas terkait kepolisian setempat tidak dapat berbuat banyak.

Menurut Kapolres Tolitoli, tanpa data-data valid sesuai permintaan dalam surat yang dilayangkan tersebut,  pihak Polri tidak dapat melakukan langkah penyelidikan. Mengingat luasan hutan yang digarap perusahaan itu izinnya sama sekali bukan menjadi kewenangan Polres Tolitoli, melainkan Dishut Provinsi Sulteng dan Kantor Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Tolitoli.

“Jadi lebih baik tanyakan ke dinas terkait, kapan surat Polres dibalas,” tukasnya.

Sebelumnya, investigasi yang dilakukan LSM Bumi Bakti menemukan PT SPL telah melakukan penebangan hingga melebihi RKT, dengan modus  melakukan pengangkutan kayu melalui areal PT Kalhol.

“Dalam investigasi yang kami lakukan selama dua hari, PT Sentral Pitu Lempa selain melakukan penebangan di areal izin juga melakukan penebangan di luar areal izin. Modusnya, hasil tebangan kayu log dicampur dan diberi segel untuk melegalkan,” kata Ketua LSM Bumi Bakti, Ahmad Pombang.

Perusahaan kayu tersebut pernah angkat kaki dari Tolitoli Tahun 2009. Tetapi kembali beroperasi sejak 2016 dan tidak melakukan pembukaan jalan baru. Sementara dalam ketentuan, pembukaan jalan wajib dan harus mendapat izin dari Kementerian terkait.

“Yang bikin heran lagi, pada tahun ini belum keluar RKT tahun 2017, perusahaan itu tetap beroperasi. Ini ada apa, informasi yang kami peroleh Kantor Pengelolaan Hutan Tolitoli, Carnoto enggan melakukan penindakan karena manager perusahaan tersebut kakak letting dibangku pendidikan,” tukasnya.

Akibat tidak dilakukan evaluasi dari KPH Gunung Dako Wilayah Provinsi Sulteng, akhirnya pihak perusahaan kayu itu melakukan penebangan kayu tidak sesuai hasil crusing yang sudah ditandai berdasarkan HPH.

“Contohnya jika jenis Nantu yang diijinkan hanya 100 batang dia menebang kayu yang lain. Artinya, PT Sentral Pitu Lempa telah melakukan penebangan tanpa terkontrol,” tekannya.

Kepala KPH Gunung Dako Kabupaten Tolitoli, Carnoto yang dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran hutan yang dilakukan PT SPL mengaku belum bertindak karena belum melakukan evaluasi lapangan.

“Saya belum tau masalahnya, yang pasti setahu saya perusahaan tersebut telah beroperasi sejak tahun lalu,” katanya. [***]

 

Kontributor; Ramlan
Editor; Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News