Ekonom: Publik Ditipu Soal Utang Negara

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia Didik J. Rachbini. [Bisnis.com]
Bagikan Artikel Ini
  • 34
    Dibagikan

Jakarta, JurnalNews.id – Ekonom Senior Institute for Develompent of Economic and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai kenaikan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua sudah di luar kendali.

Dia menyatakan, publik telah ditipu karena alasan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan utang, yakni penanganan pandemi Covid-19, justru tidak terlihat hasilnya.

Baca Juga:

Dia menjabarkan bahwa dalam perencanaan sebelum pandemi, seharusnya penerbitan surat berharga negara (SBN) pada tahun ini turun 29,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu atau menjadi Rp651,1 triliun. Namun, kenyataannya justru naik 66,1 persen menjadi Rp1.530,8 triliun.

“Coba lihat alasannya Covid, tapi lihat bagaimana Covid-nya. Alasannya Covid naikin [utang] dari rencana, tapi kasus harian Covid justru naik terus dan jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” kata Didik dalam webinar yang diselenggarakan LP3S dan Universitas Trunojoyo Madura, Kamis (5/11/2020).

Didik juga memberikan peringatakan kepada pemerintah terkait disiplin fiskal. Pasalnya, dia menghitung pemerintah Indonesia setiap tahun harus membayar utang hampir Rp1.000 triliun per tahun. Dengan demikian utang tersebut hanya akan dapat dibayar dengan cara kembali menerbitkan utang.

Dia juga menyoroti sikap birokrat yang tidak bisa melakukan efisiensi di tengah pandemi Covid-19. Didik mencontohkan masih saja ada birokrasi yang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah saat ini.

“Pemerintah tetap melakukan birokrasi kunjungan ke berbagai tempat. Ke Bali, ke Bintan, ke mana-mana untuk menghabiskan anggaran. Alasannya supaya ekonomi bergulir,” katanya.

Padahal menurut Didik, pandemi telah memangkas banyak kegiatan kementerian. Hal ini sudah sepatutnya berbanding lurus dengan turunnya anggaran kegiatan.

Oleh karena itu, dia menilai anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk penanganan Covid-19. Menerbitkan banyak utang seperti yang dilakukan saat ini hanya akan menjadi boomerang.

Berdasarkan data International Debt Statistics (IDS) 2021, utang luar negeri Indonesia pada 2019 mencapai US$402 miliar atau sekitar Rp5.900 triliun (dengan nilai kurs Rp14.700 per dolar AS).

Jumlah utang luar negeri RI melonjak jika dibandingkan tahun sebelumnya (yoy), yaitu US$379,5 miliar dolar atau sekitar Rp5.578 triliun.

Realisasi tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah utang terbesar di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, total utang luar negeri Vietnam pada 2019 mencapai US$118,4 miliar, Thailand US$180,2 miliar, dan Filipina US$83,6 miliar.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki alasan tegas dan jelas terkait dengan utang yang harus ditarik pemerintah di masa pandemi ini.

Menurutnya, dampak pandemi sangat menekan APBN karena penerimaan yang jatuh. Di tengah kondisi pandemi, pemerintah berusaha untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Oleh sebab itu, APBN mengalami defisit yang dalam. Seperti diketahui, pemerintah melalui Perppu No.1 Tahun 2020, yang telah disahkan sebagai Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, menaikkan batas defisit hingga 6,34 persen terhadap PDB atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun.

Dengan defisit ini, tentu pemerintah harus menambal – salah satunya- dengan utang.

“Makanya ada saja orang yang nyinyir ke saya itu soal utang-utang. Ya tidak apa-apa, wong itu utang untuk menyelamatkan jiwa seluruh masyarakat di Republik Indonesia,” kata Sri Mulyani, dalam webinar, Senin (3/11/2020). [***]

Sumber: Bisnis.com

loading...

Berita Lainnya

Google News