Forum Mahasiswa Sulteng Tolak Rangkap Jabatan di BUMN dan Desak Pecat Erick Thohir

  • Whatsapp
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sulteng melakukan aksi menolak rangkap jabatan di BUMN dan mendesak Presiden pecat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pada di depan Kampus STISIP Panca Bhakti Palu, Senin (6/7/2020). [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 64
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Simpul mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan aksi menolak rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sekaligus mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

Hal tersebut ditegaskan Kordinator Lapangan (Korlap) Forum Mahasiswa Sulteng, Ista Mujahid saat melakukan orasi di depan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Panca Bhakti Palu, Senin (6/7/2020).

Baca Juga

Ista sapaan akrab Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Panca Bhakti Palu itu menuturkan, kepemimpinan Erick Thohir selaku Menteri BUMN banyak menuai kontroversial. Setelah sebelumnya jabatan Komisaris/Direksi di salah satu perusahaan milik negara dijabat oleh Warga Negara Asing (WNA), kini Erick Thohir memasukan beberapa nama yang dinilai merangkap jabatan.

Berdasarkan data Ombudsman RI kata Ista, sedikitnya 564 Komisaris BUMN merangkap jabatan, yakni 27 orang dari unsur TNI aktif, 13 orang dari unsur Polri aktif, 11 orang dari BIN,  12 orang dari Kejaksaan Agung, 1 orang Hakim, 4 orang dari BPK dan ratusan lainnya dari lembaga Kementrian dan Non Kementrian.

Advertisements

Ista mengungkapkan, pengangkatan oknum-oknum dari lembaga Penegak Hukum sebagai Komisaris BUMN merupakan bentuk pelanggaran UU TNI/Polri, dan berpotensi menimbulkan konflik dan seolah-olah membangkitkan kembali Dwifungsi ABRI dalam BUMN.

Advertisements

Selain itu kata Ista, rangkap jabatan juga berpotensial menimbulkan konflik kepentingan, serta berpotensi terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan bagian dari 6 tuntutan Reformasi 98.

Ia mengatakan, rangkap jabatan merupakan pemborosan uang Negara untuk segelintir orang, dan ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Revolusi Mental yang menjadi visi Pemerintahan dibawa kepemimpinan Joko Widodo.

Selain itu, rangkap jabatan di BUMN juga sebagai bukti bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir tidak mempraktikakan prinsip good and clean government dan good government dalam pengelolaan BUMN.

Advertisements

“Rangkap jabatan merupakan pemborosan uang Negara, rangkap jabatan sebagai pengkhianatan terhadap Revolusi Mental, dan rangkap jabatan adalah penghinaan terhadap kemampuan putra putri Indonesia,” tegasnya. [***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News