Gerindra Sulteng: Kasman Lassa Jangan Urus Kader Partai Lain dan Bikin Provokasi Murahan

  • Whatsapp
Sekertaris DPD Gerindra Sulteng, Abdul Karim Aljufri (tengah), Wakil Ketua Satu DPD Gerindra, Stivan Helmi Sandagang (kiri), dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Donggala, Mohammad Nur (kanan) menggelar jumpa pers di kantor DPD Gerindra Sulteng, Kamis 19 Agustus 2021. Foto: Bob Shinoda
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara tegas menyatakan, kader-kader Partai Gerindra yang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Donggala berkewajiban dan bertanggungjawab penuh untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan pembangunan daerah.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulteng Drs. H. Longki Djanggola dalam menyikapi dinamika politik dan pemerintahan terkini di Kabupaten Donggala.

Baca Juga

Menurut Longki Djanggola, dinamika politik yang kini menyertai perjalanan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Donggala, haruslah selalu direspon secara positif dengan semangat untuk melakukan perbaikan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Sehingga semua komponen daerah bisa secara bersama-sama menemukan solusi terbaik atas setiap permasalahan yang muncul di masyarakat,” tegas Longki dalam keterangannya yang diterima JurnalNews, Kamis 19 Agustus 2021.

“Jangan justru direspon dengan menciptakan opini-opini negatif atau kebijakan-kebijakan tertentu yang justru kian melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah termasuk kepada para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Donggala,” sambungnya.

“Semua pihak harus bisa membangun komunikasi yang baik guna menemukan solusi-solusi yang juga terbaik bagi masyarakat dan daerah,” ujar Longki Djanggola mengingatkan.

Gubernur Sulteng ke-14 (periode 2011-2021) itu menilai, dinamika politik yang terjadi saat ini di Kabupaten Donggala lebih dilatarbelakangi oleh faktor menurunnya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat Kabupaten Donggala terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Donggala.

Terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelayanan dasar publik yang bersifat strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

“Dalam konteks ini, tentu saja DPRD Donggala berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang diembannya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Longki Djanggola.

Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulteng, Longki Djanggola mengingatkan kepada seluruh kader Partai Gerindra di DPRD Donggala agar tetap fokus mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat, fokus pada tugas-tugas dan kewajiban mengemban amanat masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Donggala.

“Ingat, bahwa kader-kader Partai Gerindra memiliki kewajiban utama untuk mendahulukan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Sulteng, Abdul Karim Aljufri, menegaskan, segala sikap dan tindakan yang diambil oleh kader-kader Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Donggala dalam menyikapi dinamika terkini di Kabupaten tertua di Sulteng itu, sepenuhnya didedikasikan sebagai upaya mengemban tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Donggala dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

“Sikap dan tindakan tersebut bukan untuk merebut kekuasaan dengan cara yang bertentangan dengan konstitusi. Partai Gerindra tidak akan pernah mengkhianati segala bentuk komitmen, terutama komitmen terhadap rakyat,” ujar Abdul Karim Aljufri yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulteng.

Menanggapi beragam selentingan dan provokasi negatif yang berkembang mewarnai dinamika politik dan pemerintahan di Kabupaten Donggala Abdul Karim Aljufri dengan tegas mengingatkan bahwa Partai Gerindra bertanggungjawab penuh terhadap sikap dan tindakan setiap kader dan anggota dewannya.

Untuk itu Abdul Karim Aljufri mengingatkan agar Kasman Lassa sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Donggala untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Partai Gerindra.

“Pak Kasman silahkan urus partai anda, urus saja anggota DPRD Donggala dari partai anda. Jangan sibuk mengurusi kader-kader partai lain dan memprovokasi masyarakat dengan isu-isu murahan soal perebutan kekuasaan di Kabupaten Donggala. Jadilah pemimpin yang negarawan, bicara dan bersikap terhormat sebagai seorang politisi dan pemimpin,” ujar Abdul Karim Aljufri mengingatkan.

Seperti diketahui, DPRD Kabupaten Donggala membuat hak angket dalam Rapat Paripurna pada 7 Juli 2021. Hak angket dibuat untuk menelusuri berbagai persoalan timbul di Pemerintah Kabupaten Donggala yang belum terselesaikan.

Sebanyak 25 anggota DPRD Donggala menyetujui penggunaan Hak Angket tersebut. Sedangkan 5 anggota DPRD Donggala lainnya tidak menandatangani dukungan penggunaan Hak Angket tersebut.

Bahkan, DPRD Kabupaten Donggala telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang diketyuai oleh Abd Rasyid (PKS), Wakil Ketua Taufik Burhan (PKB), dan sekretaris Pansus Hak Angket, Syafiah Basir (Fraksi Gabungan Satu Karya Nurani). ***

Berita Terkait

Google News