Jaksa Bakal Periksa Kontraktor yang “Kecipratan” Dana Rp27 Miliar

  • Whatsapp
Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di bawah kendali Sampe Tuah, SH  akan membuktikan janji-janjinya dalam memberantas serangkaian kasus dugaan korupsi di bumi Tadulako.

Salah satu kasus dugaan korupsi  yang tengah  digenjot adalah kasus  pencairan anggaran Tahun 2016, atas paket pembangunan Jalan Sadaunta-Lindu dan Peana-Kalamanta Kabupaten Sigi yang konon untuk  pembayaran hutang pada sejumlah kontraktor, namun tidak melalui proses pembahasan badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sigi.

Baca Juga

Laskar adhiyaksa telah berkomitmen  akan mengungkap kasus ini secara terang menderang, sehingga pihak-pihak yang terlibat dan ikut menikmati harus diproses sesuai hukum yang berlaku.  Karena itu, selain memeriksa Ketua DPRD Sigi Rijal Intjenae, Ketua Komisi III Abd Rahman serta beberapa anggota dewan lainnya utamanya  yang mengetahui duduk permasalahan, penyidik  juga akan memeriksa dan memintai keterangan kepada kontrakto-kontraktor yang kecipratan dana Rp 27 miliar yang dikucurkan melalui APBD 2016.

Sebab ada indikasi dana Rp27 miliar tersebut tidak hanya dibayarkan kepada kontraktor yang mengerjakan proyek jalan Peana-Kalamanta dan Sandauta-Lindu, namun sebagian dibayarkan kepada kontraktor lain yang mengerjakan beberapa paket di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sigi.

“Pokoknya  kontraktor yang  kecipratan dana tersebut akan kami mintai keterangan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Sulteng Andi Rio Rahmatu, SH kepada Jurnalsulawesi.com, Rabu (10/5/2017).

Menurut Andi Rio intinya siapapun yang terlibat dan mengetahui  akan dimintai keterangan. Hal ini merupakan  salah satu bagian dari  proses penyelidikan yang tengah dilakukan penyidik Kejaksaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa ( 9/5/2017) lalu Ketua DPRD Kabupaten Sigi Moh. Rizal Intjenae  dan Ketua Komisi III Abd Rahma diperiksa penyidik Kejati.

Bahkan  mantan Ketua Komisi III Torki Ibrahim Tura telah dijadwalkan untuk diperiksa, namun pemeriksaannya  ditunda.

Kasus ini terjadi sejak tahun 2015 lalu, namun baru terkuak,  pada tahun anggaran 2016 Dinas PU Sigi merealisasikan kembali pembayaran sebesar Rp4.489.062.560,- yang terdiri atas pembangunan Jalan Sadaunta-Lindu senilai Rp1.233.382.560 dan Pembangunan Jalan Peana-Kalamanta sejumlah Rp.3.255.680.000,-.

Sementara hasil audit BPK RI atas kedua paket pekerjaan tersebut di tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp9.409.558.019,90, dari total realisasi pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut senilai Rp23.567.578.440.-

Hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam LHP 2015, menyatakan kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan jalan Sadaunta-Lindu senilai Rp1.152.769.260,71 dan jalan Peana-Kalamanta senilai Rp.8.256.788.759,19, ironisnya direalisasikan lagi pembayaran atas kedua paket tersebut di tahun anggaran 2016, jelasnya.

Sehingga ada dugaan realisasi pembayaran atas kedua paket tersebut di tahun 2016, terindikasi hanya untuk memenuhi pembayaran nilai kontrak awal pekerjaan, karena diduga,  pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2016 tidak dilaksanakan.[***]

Rep; Agus M/Jufri Malewa
Red; Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News