Jaksa Periksa Pejabat BPN Tolitoli Terkait Sertifikat Gratis

Bagikan Artikel Ini

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli melakukan Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket), terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Tahun 2017, di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tolitoli.

Pantauan Jurnalsulawesi.com, Senin (30/7/2018), sekira Pukul 14.30 WITA, dua pejabat BPN mendatangi Kantor Kejari Tolitoli. Kedua pejabat itu yakni, Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran Supardi Moko’ogut dan Kasi Hubungan Hukum, Boetar Boetar .

Baca Juga

Saat tiba di kantor Kejari, keduanya langsung diarahkan menuju ruang kerja Kepala Seksi Intel Kejari Tolitoli. Sekira 30 menit kemudian, keduanya langsung digiring menuju salah satu ruang kerja jaksa, untuk menjalani pemeriksaan perdana.

Kasi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Tolitoli, Hazairin SH, membenarkan jika kedua pejabat kantor ATR/BPN tersebut dipanggil untuk dimintai keterangannya, terkait masalah program PTSL, yang belakangan bermasalah dan dipermasalahkan oleh beberapa pihak.

“Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan menyangkut program PTLS, tapi untuk materi pemeriksaan, masih sebatas konfirmasi,” jelas Hazairin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/7/2018).

Hazairin menjelaskan, keduanya dipanggil merupakan respon terhadap aksi yang dilakukan masyarakat dalam mempersoalkan masalah PTSL.

Menurut Hazairin, pemeriksaan ini untuk mendapatkan keterangan seputar teknis maupun juknis pelaksanaan PTSL tersebut.

“Kedua pejabat BPN itu kita periksa untuk dimintai keterangan seputar teknis pelaksanaan,” tutup Hazairin.

Sementara itu, LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Tolitoli memberikan apresiasi langakahbyang dilakukan Kejari Tolitoli, yang bertindak cepat terhadap tuntutan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi dan siap mensuport langkah Kejari Tolitoli, yang mulai melakukan proses hukum, dengan mengundang pejabat di BPN atas dugaan pelanggaran program PTSL. Kami berharap, kasus ini benar-benar ditangani secara propesional,” kata Ketua LSM GIAK Tolitoli, Hendri Lamo, SE.

Bahkan menurut Hendri, pihaknya akan membantu memberikan data, serta berjanji akan mengawal tahapan proses penanganan hukum, hingga kasus dugaan penyimpangan atas pelaksanaan PTSL ini bisa tertangani secara maksimal.

“Kami siap memberikan data yang kami kantongi, untuk membantu tim penyidik dalam menangani kasus ini,” katanya. [***]

 

Penulis; Mad
Editor; Agus Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News