Jokowi Ditantang Putus Diplomatik Myanmar

Bagikan Artikel Ini

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terkait kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Pigai mengatakan, sikap diam Jokowi menjadi pembiaran atas kejahatan kemanusiaan itu.

“Sebagai negara muslim terbesar dunia, seharusnya kita bisa tingkatkan tekanan diplomatik untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap umat muslim oleh Pemerintah Myanmar,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (3/9/2017).

Baca Juga:

Pigai berpendapat, Jokowi perlu meniru langkah presiden pertama RI Sukarno. Saat perang India dan Pakistan pecah pada 1965, Sukarno mengirim kapal perang angkatan laut guna membantu Pakistan karena rasa solidaritas Islam. Padahal Sukarno dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru adalah sahabat karib.

“Mengapa (Jokowi) tidak bisa mengambil sikap tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik?” kata Pigai.

Dia mengatakan, semua negara memiliki kewajiban untuk melawan kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada yang salah jika bangsa ini secara aktif berperan menciptakan perdamaian abadi di Myanmar Selatan.

Etnis Rohingya sendiri, menurut Pigai, telah berabad-abad menempati Teluk Benggala. Di seberang barat wilayah mereka tersebut dihuni bangsa Bangladesh, dan di timur dihuni oleh bangsa Burma.

Sebelum Burma merdeka dari Kerajaan Inggris pada 1942, etnis Rohingya telah lebih dulu menghuni wilayah Rakhine yang sekarang disebut Rakhine State. “Apa yang salah dengan mereka sehingga ribuan etnis Rohingya terusir dari negerinya, Rakhine State?” kata Pigai.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia diminta meningkatkan tekanan diplomatik kepada Myanmar untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan. [CNN Indonesia]
“Sekali lagi pemerintah jangan takut tekan Pemerintah Myanmar hanya karena terikat dengan traktat Asean yang nonintervensi urusan domestik,” ucapnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hampir 50 ribu warga Rohingya telah mengungsi untuk menghindari kekerasan terbaru ini.

Para pengungsi Rohingya mengaku bahwa tentara Myanmar menyerang mereka, sementara pemerintah menyalahkan ‘teroris Rohingya’ yang memicu kekerasan.

Sekitar 27 ribu pengungsi telah melintasi perbatasan Bangladesh sejak pekan lalu, sementara 20 ribu lainnya terjebak di daerah tak bertuan yang memisahkan kedua negara tersebut.

Beri Status WNI
Sekretaris Jenderal Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra) Bernard Ali Jabbar mendesak pemerintah memberikan status kewarganegaraan bagi para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan sebagai bukti kesungguhan negara membantu etnis minoritas Rohingya.

Bernard mengatakan, selama ini, etnis minoritas Rohingya menjadi target kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Myanmar.

“Kamra atas nama seluruh ormas masyarakat yang peduli terhadap Muslim Rohingya meminta pemerintah sungguh-sungguh menangani pelanggaran kemanusiaan di Myanmar, salah satunya dengan memberikan status WNI bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia,” ujarnya, usai menggelar aksi solidaritas #SaveRohingya yang dihadiri puluhan relawan peduli Rohingya di Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Menurut dia, pemerintah seharusnya masih bisa melakukan hal lebih banyak lagi untuk membantu menyetop penyiksaan terhadap Rohingya di Myanmar. “Jika tidak mampu memberi seluruh pengungsi Rohingya status WNI, pemerintah seharusnya memfasilitasi mereka untuk bisa pergi ke Australia atau negara lain yang jadi tujuan mereka menetap,” terang Bernard.

Selain itu, Kamra juga mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk mendesak pemerintah Myanmar menghentikan penyiksaan dan pengucilan terhadap etnis Rohingingya di Myanmar.

Salah satu langkah tegas itu, sambung dia, dapat berupa penjatuhan sanksi ekonomi kepada Myanmar hingga pengusiran duta besar negara itu dari Tanah Air.

Ia menegaskan, pemerintah harus bersungguh-sungguh mencari jalan keluar untuk kaum Rohingya. Bahkan, Indonesia semestinya jadi pelopor utama yang menggerakkan dunia untuk menyelesaikan isu kekerasan ini.

“Myanmar harus diberi sanksi karena mereka gagal melindungi warganya sendiri,” katanya.

Bernard juga mengatakan kelompoknya tengah mempersiapkan ribuan pasukan solidaritasnya untuk mengelar aksi serupa di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, pada Rabu, 6 September mendatang.

Ia mengancam, organisasinya siap menduduki kantor diplomatik tersebut dan mendesak duta besar Myanmar untuk Indonesia kembali ke negaranya.

“Hari Rabu kami siap duduki kedubes Myanmar untuk mengusir dubes dari Indonesia,” imbuhnya.

Desakan ini muncul setelah bentrokan terbaru antara militer dan etnis Rohingya kembali terjadi di Rakhine pada 25 Agustus lalu hingga menewaskan ratusan orang. Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata terhadap sejumlah pos polisi dan pangkalan militer Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hampir 50 ribu warga Rohingya telah mengungsi untuk menghindari kekerasan terbaru ini.

Para pengungsi Rohingya mengaku bahwa tentara Myanmar menyerang mereka, sementara pemerintah menyalahkan ‘teroris Rohingya’ yang memicu kekerasan.

Sekitar 27 ribu pengungsi telah melintasi perbatasan Bangladesh sejak pekan lalu, sementara 20 ribu lainnya terjebak di daerah tak bertuan yang memisahkan kedua negara tersebut.

Pemerintah Myanmar menyatakan setidaknya 400 orang tewas dalam bentrokan sejak peristiwa dimulai. Di antaranya, 370 ‘teroris’. Namun, sejumlah pegiat hak asasi manusia menyebut militer juga membunuh kaum perempuan, anak-anak, dan orang tak bersalah di sana.

Desakan dari Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan tersebut dilakukan sebagai bukti kesungguhan negara membantu etnis minoritas Rohingya. [CNN Indonesia]
Ajak Muslim Berjihad
Melihat kekerasan yang tak kunjung berhenti, Bernard pun mengimbau Muslim di Indonesia untuk pergi berjihad ke Myanmar demi membantu etnis minoritas di sana.

Bernard mengajak seluruh warga Indonesia yang peduli untuk bertolak ke negara bagian Rakhine, tempat bentrokan dan kekerasan terjadi guna menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya di sana.

“Kami mengajak seluruh Muslim yang peduli untuk pergi berjihad ke Myanmar dan membantu saudara kita (Rohingya) di sana. Di sana kita akan menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban mereka,” tutur Bernard.

Ia menambahkan, organisasinya siap memfasilitasi dengan sama-sama mencari donasi untuk bisa bertolak ke Rakhine dan secara langsung mengulurkan bantuan kemanusian bagi Rohingya di sana

“Kami membuka pendaftaran bagi para relawan kaum Muslim di sini yang peduli dan mau pergi ke sana. Karena umat Muslim seluruhnya bagaikan satu tubuh dan harus saling membantu. Islam tidak dibatasi dengan wilayah, bahasa, ataupun bangsa. Di manapun ada yang kesusahan harus kita bantu,” pungkasnya.[CNN]

loading...

Berita Lainnya

Google News