Jokowi Harusnya Paham Bahwa Omnibus Law ‘Gagal Produk’

Ketua LBH Pengacara Rakyat, Hartati Hartono SH. | Foto: Istimewa
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) masih menjadi pembicaraan publik, meskipun Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya paham bahwa Omnibus Law ‘gagal produk’, kata Ketua LBH Pengacara Rakyat, Sulawesi Tengah (Sulteng) Hartati Hartono SH, dalam keterangan tertulis, Selasa 30 November 2021.

Baca Juga

Menurut Hartati, sebagai Presiden yang lahir dari sebuah konstitusi Jokowi harusnya malu menggunakan lagi undang-undang yang melanggar konstitusi.

“Jelas sekali Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 pembentukan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertentangan dengan UUD 1945,” jelasnya.

“Bagaimana seorang presiden mengatakan ini masih tetap berlaku,
padahal jelas sekali UU telah cacat, sudah pasti nanti akan melahirkan keputusan-keputusan yang cacat hukum,” sambungnya.

Ia menambahkan, sebagai negara yang berdasarkan atas konstitusi walaupun MK menyatakan masih tetap berlaku, tetapi tidak bisa dipandang secara yuridis normatif, etapi harus menggunakan pandangan yuridis empiris.

“Dan kenyataannya, bahwa Undang-Undang cipta kerja itu inkonstitusional,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Kamis 26 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) bila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun.

Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut diajukan pada 15 Oktober 2020 ke kepaniteraan MK dan diperbaiki pada 24 November 2020 ataju membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk dibahas oleh sembilan orang hakim MK.

UU Ciptaker sendiri baru resmi disepakati dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020 yaitu setelah Presiden Joko Widodo menandatangani naskah undang-undang tersebut hingga ditetapkan sebagai UU No 11 tahun 2020 dengan nomor Lembaran Negara (LN) 245 dan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN) 6673.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

“Seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin 29 November 2021.

“Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepatnya,” tambah Presiden seperti dilansir Antara.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lambat 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan.

“Dengan demikian seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-undang Cipta Kerja oleh MK,” ucap Presiden. ***

Pos terkait

Google News