Kabinet Baru, Defisit Neraca Perdagangan dan Impor Minyak

Muh Ikbal A. Ibrahim
Bagikan Artikel Ini
  • 228
    Shares

Oleh: Muh Ikbal A. Ibrahim
Kabinet Indonesia maju baru saja di lantik. Harapan-pun menyeruak ke permukaan, sebab, Kabinet kali ini paling representatif secara politik. Faktanya akomodatif atas fragmentasi politik paska pilpres.

Kosakata “Indonesia Maju” mesti bermakna suatu proses mengarah pada satu tujuan. Secara ekonomi tentu adalah industrialisasi dan kemandirian, secara politik bersoal pada kedaulatan baik teritori ataupun SDA. Secara budaya apalagi memajukan kepribadian bangsa dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal dan nasional.

Baca Juga

Tugas besar kedepan adalah memastikan kemandirian ekonomi. Di mulai dari menuntaskan problem defisit neraca perdagangan. Defisit memang menjadi masalah sistemik tidak saja di Indonesia tetapi di negara-negara yang menerima Whasington consesus. Jalan keluarnya adalah mendorong produktifitas ekonomi dalam berbagai bidang agar tercipta surplus pendapatan. Termasuk memperbaiki manajemen ekspor-impor kita. Ekspor harus di arahkan tidak semata bahan mentah, sebisa mungkin mendorong ekspor barang jadi untuk meningkatkan surplus. Impor mesti di batasi hanya pada komoditi yang tidak ada di Indonesia.

Seperti di ketahui, salah satu penyebab defisit juga adalah impor minyak kita. Ketergantungan pada impor menyebabkan, ketika terjadi kenaikan harga minyak global, maka berdampak pada membengkaknya biaya impor minyak kita. Ini mesti menjadi tugas kabinet baru, apalagi Indonesia tak bermasalah dalam kekayaan cadangan minyak.Ini lebih pada soal mekanisme dan meminimalisir liberalisasi lewat penguatan peran pemerintah dan regulasinya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, kita masih sangat bergantung pada impor minyak. Bahkan negara tetangga kita di Asean seperti Singapura dan Malaysia masih menjadikan Indonesia sebagai pasar minyak mereka. Kita impor 39,43 % kebutuhan minyak kita dari Singapura, dan sebesar 8,17 % dari Malaysia.

Loading…

Tata kelola ekonomi kita ini yang berpengaruh besar pada defisit APBN. Sehingga belanja kita di boroskan pada sektor yang mestinya dapat di kelolah dan menghasilkan deviden. Alhasil belanja kita lebih besar dari pendapatan. Kiblat liberalisasi ekonomi masih menjadi masalah utama perekonomian nasional.

Dari sisi politik, kita berharap adalupaya menegaskan kedaulatan baik secara teritorial maupun pengelolaan SDA. Praktek deregulasi mesti mulai di tanggalkan. Mesti lahir regulasi yang mengatur penguasaan ekonomi penting negara. Pasal 33 UUD 1945 harus di kembalikan pada tempatnya. Kementrian pertahanan yang di jabat oleh Prabowo Subianto semoga dapat berjalan seperti gagasan selama kampanye pilpres berkaitan dengan kemandirian dan kedaulatan ekonomi dan politik.

Dari sisi budaya harus ada perangkat kebijakan yang mesti menjaga dan melestarikan kearifan budaya kita. Tentu dengan tidak membuatnya terbelakang tetapi di sesuaikan dengan tuntutan zaman. Harian Kompas (29/10) melansir saat ini ada 12 bahasa di nusantara yang punah, dan ada 22 lagi yang akan terancam punah. Hal ini menegaskan kita juga belum serius mengurus kebudayaan nasional.

Oleh sebab itu, kita berharap optimisme kabinet baru berkonsep Indonesia maju dapat menyelesaikan tugas rumah ini. Menanggulangi defisit, mendorong industrialisasi, dan memaksimalkan ekspor tidak semata bahan mentah namun mesti di seriusi ekspor barang jadi, mempraktekan kebijakan subtitusi impor, dan yang terpenting adalah mewujudkan kedaulatan lewat proteksi pemerintah atas ekonomi, dan mulai pelan-pelan melepaskan diri dari jerat Whasington Consesus. [***]

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA