Kapal Asing Marak ke Natuna Diduga Usai Soeharto Lengser

Perairan Indonesia terus menjadi incaran Kapal Ikan Asing negara tetangga. [CNNIndonesia]
Bagikan Artikel Ini
  • 265
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal menyatakan kapal-kapal asing sejatinya sudah masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau sejak 1999.

Tahun itu merupakan awal dari Era Reformasi usai Presiden Soeharto lengser dari kursi kekuasaan pada Mei 1998.

Baca Juga:

“Kapal-kapal itu sudah masuk sejak 1999. Saya tahu karena ketika itu saya bertugas di Natuna sebagai Sekda,” ujar Abdul yang dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1/2019).

Ia mengatakan kapal-kapal itu masuk ke perairan Natuna karena tergiur dengan hasil laut yang cukup melimpah, sehingga mereka kerap menangkap ikan dari wilayah Indonesia.

Kendati begitu, meski saat ini konflik di perairan Natuna tengah menghadapkan Indonesia dan China, namun kapal asing yang masuk sebenarnya tidak hanya dari Negeri Tirai Bambu.

“Yang masuk ke Natuna itu ada kapal Vietnam, Thailand, dan China,” ucapnya.

Sayangnya, ia tidak bisa memberi gambaran data jumlah kapal asing yang memasuki perairan Natuna. Namun yang pasti, ia mengatakan jumlah kapal yang masuk sebenarnya sempat berkurang saat pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan ketat di perairan Natuna.

Selain itu, pemerintah di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sempat memberlakukan kebijakan penenggalaman kapal asing.

“Karena kapal kerang kita stand by setiap hari, ada juga kapal KKP, mereka bergantian jaga. Meski saya tidak tahu pasti apakah memang kebijakan ini menurunkan atau tidak,” imbuhnya.

Faktor Cuaca
Kendati begitu, belum lama ini ada kapal-kapal asing yang kembali memasuki perairan Natuna. Abdul menduga mereka berhasil masuk karena faktor cuaca ombak tinggi pada beberapa waktu lalu.

Ketika ombak tinggi, sambungnya, kapal pengawas Indonesia sempat mundur. Sebab, kondisi ini cukup berisiko bagi kapal pengawas karena ombak mencapai 4 meter sampai 5 meter.

“Mungkin karena ombak besar, jadi kapal pengawas mundur sebentar, lalu dia masuk. Coast guard mereka besar, meski kita punya armada juga,” katanya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah kembali memperketat pengawasan di perairan Natuna agar tidak ada lagi kapal asing yang masuk. Selain itu, ia ingin pemerintah juga bisa ‘memaksa’ para negara luar agar mau mengakui kedaulatan wilayah Indonesia.

Apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020). [Dispen TNI]

Banyak Kapal Asing
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan selama ini banyak pelanggaran di laut Natuna, Kepulauan Riau.

Loading…

“Pelanggaran di wilayah Laut Natuna tidak hanya sekali ini. Sejak saya menjadi panglima Koarmada yang lalu, saya sendiri langsung terjun di lapangan dan di situ banyak sekali kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal,” kata Yudo, Jumat (3/1/2019).

Atas sejumlah pelanggaran itu, Yudo mengklaim sudah banyak yang ditindak oleh pemerintah. Bahkan beberapa pelanggar ditangkap dan menjalani proses hukum. Sementara sisanya ditenggelamkan di Laut Natuna.

“Sudah banyak juga diproses hukum dan ditenggelamkan,” katanya.

“Namun kali ini justru lebih masuk ke dalam lagi. Kalau yang lalu hanya di luar landas kontinen, kalau yang rombongan tadi pagi kita deteksi itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita,” ujar Yudo.

Landas kontinen merupakan daerah di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari sebuah pulau.

Yudo memimpin pengendalian operasi siaga tempur terkait pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara, kemarin. Sebagai satuan baru yang langsung berada di bawah komando Panglima TNI, Kogabwilhan I mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI yang ada di Natuna, Morotai, hingga Biak.

“Perlu kita segera ambil tindakan yang tegas untuk para pelanggar di laut maupun penangkapan ikan secara ilegal,” kata Yudo.

Dia memberikan arahan saat memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna.

Yudo menegaskan pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia.

Dalam apel itu, pasukan yang terlibat berjumlah kurang lebih 600 personel. Mereka terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memilih jalan damai melalui diplomasi untuk menghadapi polemik kepemilikan perairan Natuna oleh China. Kendati begitu, langkah ini diklaim tidak berarti jika pemerintah Indonesia ‘lembek’ dalam melindungi kedaulatan Tanah Air.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. [***]

 

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA