Kapolda Sulteng: PETI Harus Diselesaikan dengan Tata Kelola Tambang

  • Whatsapp
Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Drs. Syafril Nursal.
Bagikan Artikel Ini
  • 84
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Kapolda Sulawesi Tengah (Suteng) Irjen Pol. Drs. Syafril Nursal, SH, MH mengatakan, persoalan utama Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di daerah ini terletak pada tata kelola pertambangan yang ada.

“Apabila tata kelola pertambangan berjalan dengan baik, maka kita dapat berharap persoalan peti ini bisa kita atasi,” kata Kapolda saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Sulteng membahas persoalan PETI di Sulteng, Kamis (18/6/2020).

Baca Juga

Syafril mengatakan, pihaknya sudah mempelajari permasalahan tambang PETI di Dongi-Dongi, Poboya dan Parigi Moutong. Menurutnya, persoalannya tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi sudah berulang-ulang.

“Ada upaya penyelesaian, tetapi penyelesaian tidak akar masalahnya yang tidak tercapai atau tidak dilakukan. Sehingga kembali terjadi pertambangan tanpa izin,” jelasnya

Pada hearing itu Kapolda juga mengajak para wakil rakyat itu memikirkan bersama, bagaimana melakukan tata kelola tambang yang baik dan menguntungkan masyarakat.

Advertisements

“Potensi sumber daya alam di daerah ini sangat besar. Ada tambang emas, tambang bijih besi, tambang nikel di wilayah Sulteng. Harusnya dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi yang terjadi justeru mereka terlibat dalam PETI,” ujarnya.

Kapolda mengatakan, masyarakat sebai pemilik tanah mengetahui di depan mata dan tidak mungkin mereka diam saja. Sementara kehidupan membutuhkan pendapatan untuk kelangsungan hidup. “Sudah pasti mereka akan mengelola PETI,” tambah Syafril.

Sementara lanjut Kapolda, permasalahan PETI adalah permasalahan besar terutama soal izin yang tumpang tindih, antara yang dikeluarkan pemerintah provinsi maupun yang dikeluarkan pemda setempat.

“Hingga akhirnya berujung saling melaporkan seperti yang saat ini ditangani Ditreskrimsus Polda Sulteng,” sebut Kapolda.

Kapolda mencontohkan, masalah tambang di Kabupaten Morowali Utara (Morut) seharusnya juga mendapat perhatian. Disebutkan, kepolisian mendapatkan data bahwa di Morut akan dibangun 48 tungku. Apabila itu terjadi akan lebih besar dari IMIP yang saat ini memiliki 23 tungku yang harus tertata dengan baik.

“Saat ini Morowali Utara terus menerus dilanda banjir. Bayangkan jika 48 tungku yang akan dibangun di sana lebih besar dari IMIP. Dan sudah banyak muncul permasalahan-permasalahan lahan yang sedang ditangani. Karena itu hendaknya pemerintah provinsi bersama kabupaten harus dari awal menata dengan baik, agar tidak timbul persoalan-persoalan lain di kemudian hari,” saran Kapolda.

Syafril mengatakan, beberapa masalah yang menjadi perhatian kepolisian di tambang Dongi-Dongi bukan hanya persoalan PETI saja. Tetapi di dalamnya ada masalah prostitusi, minuman keras dan narkoba.

“Termasuk juga keterlibatan anggota. Saya sudah perintahkan Kabid Propam untuk menindak anggota yang terlibat di situ,” tegasnya.

Sedangkan permasalahan tambang di Moutong, Kapolda mengatakan telah memerintahkan Direktur Reskrimsus untuk menurunkan tim ke lokasi. “Tetapi belum sampai di lokasi, anggota saya sudah diserang,” ucap Kapolda.

Syafril juga mengatakan, di tengah situasi ekonomi seperti saat ini, tidak mungkin kepolisian menindak tegas masyarakat. Tapi juga tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga dibutuhkan penataan, agar pertambangan rakyat dapat dikelola dengan baik.

“Sekali lagi, pemikiran saya soal PETI yang sekarang adalah PETI rakyat. Tapi ada harus diselesaikan dengan konsep besar tata kelola tambang. Jangan daerah kita daerah yang kaya, tapi rakyat kita menjadi penambang tanpa izin,” tutup orang nomor satu di Polda Sulteng itu.

Rapat dengar pendapat yang diinisiasi Komisi I dan III DPRD Sulteng juga dihadiri pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulteng dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng.

Turut hadir pula Irwasda Polda Sulteng, Dirreskrimsus Polda Sulteng, Dirintel Polda Sulteng, Kabidpropam dan Kabid hukum Polda Sulteng. [***]

Editor: Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News