Kejagung Resmi Pecat Tidak Hormat Jaksa Pinangki

  • Whatsapp
Jaksa Pinangki Sirna Malasari. | Foto: Merdeka
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya secara resmi memberhentikan tidak dengan hormat Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejagung, per 6 Agustus 2021. Keputusan itu diteken Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui surat nomor 185 tahun 2021, tanggal 6 Agustus 2021.

Pinangki dipecat karena melakukan tindak pidana kejahatan atau yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) .

Baca Juga

Dalam keputusan tersebut disebutkan atas nama Pinangki Sirna Malasari, NIP 19810421 200501 2 009, NRP 60581413, pangkat Pembina/Jaksa Madya (IV/a), jabatan Jaksa Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

“Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Jumat 6 Agustus 2021.

Leonard menegaskan bahwa keputusan Jaksa Agung tersebut dengan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10 / PID.SUS-TPK / 2021 / PT.DKI tanggal 14 Juni 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pinangki yang menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Termasuk mempertimbangkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (Pidsus-38) tanggal 2 Agustus 2020 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10 / PID.SUS-TPK / 2021 /PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 atas nama terpidana Pinangki Sirna Malasari.

Keputusan ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Diketahui, Pinangki Sirna Malasari telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, Banten.

Pinangki terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemufakatan jahat.

Ia dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan hukuman pidana kurungan selama 6 enam bulan.

Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap setelah jaksa maupun pinangki tak mengajukan kasasi. ***

Berita Terkait

Google News