Kejari Tolitoli Didesak Tahan Tsk Dugaan Pemotongan SPPD

  • Whatsapp
Kasi Pidsus Kejari Tolitoli, Rustam Efendi, SH.

Tolitoli, JurnalNews.id – Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng, Henrik Lamo, SE, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli untuk menahan Kepala Dinas Transmigrasi Tolitoli berinisial JS, yang telah ditetapkan sebagai Tersangka (Tsk), kasus dugaan korupsi pemotongan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar 7 persen sejak tahun 2016 – 2018.

“Saya berharap Kajari bertindak tegas untuk lakukan penahanan Tsk pemotongan SPPD,” kata Henrik saat dikonfirmasi Rabu (9/10).

Baca Juga

Langkah penahanan kata Henrik, seharusnya dilakukan saat ditetapkan sebagai Tsk, karena untuk memberikan pencitraan kepada penegak hukum, selain menunjukan penegakan hukum di Tolitoli tidak tebang pilih.

“Seharusnya saat ditetapkan Tsk Kajari langsung lakukan penahanan, biar tidak menjadi president buruk dan dianggap tidak tebang pilih,” ungkapnya.

Penegakan hukum lanjut Henrik, untuk memberikan efek jera kepada pelakunya dan dapat memberikan rasa takut kepada pihak lain untuk berbuat serupa serta meminimalkan terjadinya korupsi.

“Jika tidak ditahan Tsknya justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Kajari Tolitoli dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Tolitoli, Rustam Efendi. SH, kepada sejumlah jurnalis menjelaskan, Kadis Transmigrasi (JS) ditetapkan sebagai tersangka (Tsk) setelah penyidik melakukan pemeriksaan sejak senin (7/10/2019) pagi hingga sore dan langsung dilakukan gelar perkara.

“Kadis Transmigrasi kita sudah tetapkkan Tsk setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan kata Rustam, yang bersangkutam mengakui ada pemotongan SPPD sejak tahun 2016 sampai 2018, dengan dalih hasil kesepakatan dengan seluruh staf di Dinas Transmigrasi, total anggaran yang telah dilakukan pemotongan sebesar Rp200 juta lebih.

“Dari hasil pemeriksaan sementara total pemotongan dana selama dua tahun lebih sebesar Rp200 juta lebih,”ujarnya.

Tidak dilakukan penahanan terhadap JS, kata Rustam, selain yang bersangkutan selama pemeriksaan selalu koperatif. Ia (JS) juga mengajukan Sekda Tolitoli sebagai penjamin.

“Selain koperatif, Sekda juga sebagai penjamin, sehingga tidak dilakukan penahanan,” jelasnya. [***]

Penulis; M Manggona

Pos terkait