Kejati Periksa Wali Kota Palu dan Anggota DPRD Terkait Dugaan Fee Pembayaran Hutang Jembatan IV

  • Whatsapp
Aspidsus Kejati Sulteng, Edward Malau didampingi Kasi Penkum, Inti Astutik memberikan keterangan pers di Ruang Press Room Kejati Sulteng, Senin (6/7/2020). [Ikram]
Bagikan Artikel Ini
  • 164
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali memanggil empat orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi, terkait kasus dugaan fee sebesar Rp2 miliar yang mengalir ke sejumlah oknum DPRD Kota Palu.

Fee tersebut diduga diberikan atas disetujuinya sisa pembayaran utang pembangunan Jembatan Palu IV senilai Rp14,9 miliar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu kepada PT. Global Daya Manunggal (GDM).

Baca Juga

“Mereka yang dipanggil yakni Wali Kota Palu, Drs Hidayat, anggota DPRD Kota Palu Thompa Yotokodi dan dua mantan anggota DPRD yakni Hamsir dan Yos Soedarso Mardjuni,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Edward Malau kepada sejumlah wartawan, di Ruang Press Room Kejati Sulteng, Senin (6/7/2020).

Dari empat orang yang dipanggil, sebut Edward, hanya Wali Kota Palu dan Hamsir yang bisa hadir. Sedangkan Yos Soesarso dan Thompa Yotokodi tidak hadir.

Advertisements

“Wali Kota Palu, Drs Hidayat baru kali ini menjalani pemeriksaan,” tambah Aspidsus yang didampingi Kasi Penkum Kejati Sulteng, Inti Astutik.

Edwar menambahkan, hingga hari ini penyidik telah memeriksa sekira 26 orang, dengan kapasitas sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Pemeriksaan masih terus berlanjut guna menelusuri siapa-siapa yang terlibat dalam pembayaran tersebut,” kata Edward.

Advertisements

Pantauan di Kejati Sulteng, Wali Kota Palu, Drs Hidayat dan Hamsir diperiksa terpisah di ruang penyidik, mulai ba’ada Dzuhur. Hingga Pukul 15.30 Wita, keduanya belum keluar dari ruang pemeriksaan.

Sebelumnya, penyidik Kejati Sulteng juga telah memeriksa pihak perusahaan, di antaranya direktur, komisaris dan staf, masing-masing berinisial HP, NM, MR, SY, AR, AS, RS dan AS (dari pihak eksekutif)

Selain itu juga turut memeriksa anggota dan mantan anggota DPRD Kota Palu, seperti IR, SA, DB, AL, IA, IL, DW, IC dan HK.

“Dari semua yang diperiksa, semua terbuka kemungkinan siapa yang salah, terhadap siapa pembuktian kesalahan tersebut,” ujarnya.

Kasus pembayaran utang Jembatan IV Palu berawal dari “kicauan” seorang mantan anggota DPRD Kota Palu, Sofyan R Aswin.

Sofyan mempermasalahkan adanya pembayaran utang jembatan saat Kota Palu baru saja dilanda bencana alam. Ia pun menduga ada praktik suap sebesar Rp2 miliar kepada beberapa oknum anggota DPRD dari pihak PT GDM selaku kontraktor pembangunan jembatan. [***]

Advertisements

Penulis: Ikram
Editor: Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News