Kejati Sulteng Periksa Sejumlah Orang Terkait Dana CSR Bank Sulteng di Tolitoli

  • Whatsapp
Kantor Bank Sulteng Cabang Tolitoli. | Foto: Screenshot MAP
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah memeriksa sejumlah pihak terkait penyaluran Dana Corporate Social Responsibilty (CSR) Bank Sulteng Cabang Tolitoli Tahun 2020 sebesar Rp1.017.400.456 yang disalurkan melalui pemberian sembako kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyidik Kejati Sulteng mengundang beberapa orang yang dianggap mengetahui proses penyaluran dan penggunaan dana CSR yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, pada Jumat 3 September 2021

Baca Juga

Beberapa orang yang dipanggil yakni mantan Plt Kadis Sosial Roedollof. S.STP dan Hi Rahim selaku pihak rekanan yang ditunjuk Dinas Soisal (Dinsos) untuk mengadakan sembako.

Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Tolitoli Asrul Bantilan dan Pimpinan Bank Sulteng Cabang Tolitoli, Sultan, SE juga diundang untuk dimintai klarifikasi.

Kasi Penkum Kejati Sulteng Reza Hidayat, SH.MH yang dikonfirmasi tidak membenarkan, namun juga tidak membantah adannya pemanggilan tersebut.

“Kalau infonya dari yang bersangkutan langsung, kemungkinan besar betul, berarti bisa konfirmasi ke orangnya langsung,” jawab Kasi Penkum, melalui layanan WhatsApp, Minggu 5 September 2021.

Namun Reza Hidayat membenarkan adanya pemberitaan di salah satu media online bahwa Sekda Tolitoli diperiksa di Kejati Sulteng.

“Benar, Sekda Kabupaten Tolitoli diundang ke Kejati untuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan dana CSR Bank Sulteng,” tulis Reza Hidayat.

Sementara itu, Hi Rahim selaku pihak rekanan juga membenarkan bahwa ia telah diundang penyidik Kejati Sulteng, pada Jumat 3 September 2021. Undangan juga sama terkait klarifikasi pembelanjaan dan penyaluran dana CSR.

“Iya benar diundang penyidik, sama-sama dengan mantan Plt Kadis Sosial Roedollof (Pak Edo). Saya juga sudah perlihatkan semua bukti-bukti pembelanjaan dan penyaluran di masyarakat,” bebernya.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (LAKPESDAM) NU Tolitoli, Fahrul Baramuli mengapresiasi langkah Kejati Sulteng terkait penanganan dana CSR Bank Sulteng Cabang Tolitoli.

Ia yakin dan percaya bahwa penyidik akan menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa keadilan bagi masyarakat Tolitoli terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

‘Kami sangat percaya dan meyakini APH akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Toltioli,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa pihak yang menyebutkan bahwa dana CSR tidak perlu dipertanggungjawabkan adalah keliru dan sesat pikir.

Dana CSR merupakan keuangan Negara yang harus diaudit proses penyalurannya. Karena berdasarkan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang penyusunan APBD tahun 2020, dana CSR masuk pendapatan asli daerah kategori lain-lain.

Ia juga mengatakan, ada pihak yang menganggap temuan ini hanya menyangkut kelalaian adminstrasi dan tidak ada kerugian negara, itu juga keliru, karena terjadi maladministrasi dan jelas di dalamnya ada penyalahgunaan yang perlu ditelusuri Aparat Penegak Hukum.

“Arti penyalahgunaan wewenang menurut Undang-undang Tipikor salah satunya melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan atau melampui batas kewenangan dan Abuse de droit atau sewenang wenang,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, penyaluran dana CSR Bank Sulteng Cabang Tolitoli Rp1 miliar lebih untuk penanganan Covid -19 tahun 2020, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Sulteng tahun 2020, disebutkan bahwa dana CSR Rp1.017.400.456,- yang dialihkan menjadi bantuan sembako kepada masyarakat miskin di masa pandemi covid-19 tidak disalurkan melalui Rek Kas Umum Daerah (RKUD), tetapi ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Sosial (Dinsos) Tolitoli. ***

Berita Terkait

Google News