Kemendagri Akan Sanksi Sekda yang Belum Pecat PNS Korup

Bagikan Artikel Ini

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum juga dipecat.

Sehubungan dengan itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto mengingatkan, sekretaris daerah (sekda) berpeluang diberikan sanksi apabila belum melaksanakan pemecatan terhadap PNS-PNS nakal itu.
BACA JUGA: 56 ASN Koruptor di Sulteng

Baca Juga

“Kalau tidak diberhentikan, kami kasih sanksi nanti,” kata Sigit, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan bertingkat, meski tidak merinci secara persis sanksi yang dimaksud.

“Mungkin pertama diperingatkan secara tertulis dulu,” ujarnya seraya menegaskan bahwa pemberian sanksi tersebut tetap sesuai regulasi yang ada.

Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kata dia, akan berkoordinasi membahas masalah ini.

Loading…

“Nanti kita target, kita cek masalahnya. Nanti kami ke Kempan, BKN, dan koordinasi dengan pemda (pemerintah daerah). Kalau sekda tidak mau (proses pemecatan) kita bisa suruh buat berita acara. Nanti kita kasih tindakan agar tidak berlama-lama,” imbuhnya.

Sehari sebelumnya, di Kantor Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya akan mengejar PNS yang belum dipecat. “Kita akan kejar dan secepatnya,” kata Tjahjo.

Ia menuturkan, PNS daerah yang telah diputus bersalah karena korupsi memang sepatutnya dipecat. Hal ini sebagaimana koordinasi Kemdagri dengan KPK, dan pemda. Pemecatan semestinya rampung pada Desember 2018.

”Baru 70%, mengejar yang 30% . Alasannya (lamanya proses) kan administrasi, tapi kan daerah bukan kami, ke BKN,” tuturnya.

Berdasarkan data BKN, terdapat 2.357 PNS terlibat perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Hingga 14 Januari 2019, baru 393 PNS yang sudah diberhentikan tetap dan ditetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (SK PTDH) oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK). Sebanyak 42 orang berasal dari instansi pusat, 351 lainnya daerah.

Di luar 2.367, sampai 14 Januari 2019, ada 498 PNS yang sudah ditetapkan SK PTDH karena kasus tipikor. Dari 498 PNS itu, 57 berasal dari instansi pusat dan 441 daerah. Total keseluruhan, terdapat 891 PNS kasus tipikor yang sudah ditetapkan SK PTDH-nya. [***]

Sumber; Beritasatu

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA